DPRD Langkat Gelar RDP soal Pemadaman Listrik Berulang

LANGKAT (Waspada.id): Komisi III DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Presidium Rakyat Membangun Peradaban (Permada), pihak PLN, serta pemerintah desa terkait persoalan pemadaman listrik berulang di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Selasa (13/10/2026). Rapat digelar sebagai tindak lanjut aksi aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi.

Dalam RDP tersebut, Koordinator Nasional Permada, Ariswan, secara tegas meminta Komisi III DPRD Langkat merekomendasikan kepada PLN UID Sumatera Utara agar mengevaluasi Manager PLN ULP Tanjung Pura, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan jika diperlukan. Permintaan ini disampaikan lantaran persoalan pemadaman dinilai belum tertangani dengan baik.

Ariswan menjelaskan pemadaman listrik di wilayah tersebut kerap terjadi hingga tiga kali sehari. Setelah aksi penyampaian aspirasi pada 11 September lalu, aliran listrik di lokasi tersebut dialihkan ke wilayah pelayanan PLN ULP Gebang, namun persoalan pemadaman dan dugaan tegangan rendah masih dirasakan warga. "Listrik adalah kebutuhan dasar, persoalannya tidak cukup hanya dijawab penjelasan, harus ada perbaikan nyata dan terukur," tegasnya.

Sejumlah keluhan spesifik juga disampaikan warga. Sri Astuti, warga Desa Pematang Cengal, mengungkapkan dugaan tegangan rendah menyebabkan sejumlah peralatan elektroniknya rusak. Ariswan juga menyampaikan nomor WhatsApp-nya diblokir oleh petugas PLN saat berkomunikasi terkait persoalan tersebut, yang dinilai mencerminkan lemahnya respons pelayanan publik. Sementara itu, Sekretaris Nasional Permada, Andrean, melaporkan Desa Muka Paya juga menghadapi masalah serupa, pasca-perbaikan trafo yang terbakar keluhan pemadaman dan tegangan lemah masih muncul.

Menanggapi hal tersebut, Manager PLN ULP Tanjung Pura menyatakan akan segera melakukan pembenahan dan menyebut frekuensi pemadaman telah menurun. Jika sebelumnya bisa tiga kali sehari, sepanjang Oktober 2026 baru tercatat empat kali pemadaman. Namun pernyataan ini perlu dipantau bersama karena warga masih melaporkan keluhan.

Ketua Komisi III DPRD Langkat, Drs. Pimanta Ginting, menegaskan persoalan kelistrikan harus ditangani secara serius. "Masyarakat tidak boleh terus menanggung dampak pelayanan yang belum memuaskan. PLN tidak cukup sekadar menjelaskan, harus ada langkah konkret mengatasi akar persoalan," ujarnya.

Permada berharap hasil RDP tidak sekadar menjadi catatan rapat, tetapi diikuti pemeriksaan teknis jaringan, evaluasi penanganan pengaduan, serta informasi terbuka mengenai perkembangan perbaikan. Perhatian kini tertuju pada pembuktian komitmen pembenahan yang disampaikan pihak PLN demi terwujudnya pelayanan kelistrikan yang stabil dan dapat diandalkan.(id27)