DPRD Medan Soroti Kejanggalan Laporan Keuangan KPUM, Minta RAT Ditunda

MEDAN (Waspada.id): Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, meminta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, untuk memeriksa laporan keuangan Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

Godfried menyoroti laporan keuangan dalam buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2025, meskipun disebut telah diaudit oleh akuntan publik. Ia mempertanyakan transparansi laporan, terutama terkait penurunan saldo awal lebih dari Rp3 miliar menjadi sekitar Rp1 miliar serta saldo pada tujuh rekening bank.

“Pertanyaan saya, apakah laporannya sudah diaudit oleh akuntan publik agar lebih terpercaya? Saldo awal Rp3 miliar lebih, sekarang tersisa Rp1 miliaran. Saldo di tujuh bank itu juga harus terbuka. Sesuai AD/ART, laporan keuangan harus diaudit akuntan publik yang kompeten,” tegas Godfried saat menerima perwakilan sopir angkot anggota KPUM di ruang Komisi III DPRD Medan, Senin (12/10).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta pelaksanaan RAT 2025 ditunda sampai laporan keuangan diaudit secara transparan oleh akuntan publik yang kompeten.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menyatakan akan menindaklanjuti keluhan anggota KPUM dengan memanggil Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan untuk meminta penjelasan sekaligus memediasi persoalan tersebut.

“Kalau dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kita menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Bisa saja nanti masuk ke ranah pidana, tetapi persoalannya masih perlu kita dalami. Kita ingin tahu bagaimana pengawasan dinas terhadap KPUM. Ini harus menjadi pelajaran bagi koperasi lainnya di Kota Medan,” ujarnya.

Anggota KPUM, Sian Ginting, mengatakan pelaksanaan RAT 2025 telah melewati jadwal yang biasanya digelar pada Mei. Namun, hingga kini RAT tersebut belum terlaksana.

“Kami mohon, berilah keadilan kepada kami sebagai masyarakat kecil,” katanya.

Sebelum mendatangi DPRD Medan, puluhan sopir angkot anggota KPUM menggelar aksi di depan Balai Kota Medan. Aksi tersebut diterima Kepala Tim (Katim) Kelembagaan Diskop UKM Perindag Kota Medan, France Sidauruk.

France mengatakan laporan keuangan KPUM telah diterima pihaknya. Jika laporan tersebut tidak disetujui anggota, terdapat mekanisme verifikasi yang dapat ditempuh, termasuk melibatkan tim independen untuk mengaudit laporan keuangan.

“Kalau laporan tidak disetujui, ada mekanismenya. Nanti ada tim verifikasi yang terdiri dari tim independen. Kita juga punya akses agar laporan keuangannya dapat diaudit auditor independen,” jelasnya.

Menurut France, pengurus KPUM telah melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi anggota yang ingin menempuh jalur hukum.

“Kalau mau ke pihak kepolisian, silakan. Kami tidak akan menghalangi jika memang dirasa tidak ada kepercayaan kepada kami. Namun, saran saya, ikuti dulu prosesnya. Nanti kita pertemukan untuk berdialog dan mencari jalan tengah agar tidak ada gejolak di KPUM,” katanya.

Diskop UKM Perindag Kota Medan memastikan akan memfasilitasi mediasi antara anggota dan pengurus KPUM pada Kamis mendatang guna mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.(wsp.id)