DPRD Medan Tetapkan 10 Ranperda Prioritas 2027

MEDAN (Waspada.id): DPRD Kota Medan menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sepuluh Ranperda tersebut terdiri dari tiga Ranperda kumulatif terbuka, tiga usulan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dan empat usulan inisiatif DPRD Medan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan, Afif Abdillah SE, dalam rapat paripurna penetapan Program Propemperda Kota Medan Tahun 2027, Senin (9/11), menyampaikan, Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, program tersebut bertujuan mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang terencana, terkoordinasi, serta selaras dengan sistem hukum nasional.

Adapun tiga Ranperda kumulatif terbuka meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD 2028.

Sementara itu, tiga Ranperda usulan Pemko Medan yakni tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pembangunan dan Ketahanan Keluarga.

Sedangkan empat Ranperda inisiatif DPRD Medan meliputi Penghormatan terhadap Rumah Ibadah dan Pemuka Agama, Pengarusutamaan Gender, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan ini, memberikan sejumlah penekanan terhadap Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027. Salah satunya Ranperda Pembangunan dan Ketahanan Keluarga yang diharapkan tidak hanya menuntut masyarakat membangun keluarga harmonis, tetapi juga harus disertai upaya pemerintah mengatasi persoalan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan.

Terkait Ranperda PBG, Afif menekankan pentingnya kepastian hukum dan kemudahan prosedur bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang ingin taat aturan justru dipersulit dengan prosedur berbelit-belit, sementara pihak yang melanggar mendapatkan kemudahan.

“Hukum tidak boleh diukur dari seberapa besar bangunan yang dimiliki seseorang, seberapa banyak hartanya, atau seberapa kuat pengaruhnya. Hukum yang hanya tegas kepada yang lemah, tetapi lunak kepada yang kuat, bukanlah keadilan,” ujarnya.

Afif juga menyoroti Ranperda Pengarusutamaan Gender. Menurutnya, kesetaraan harus diwujudkan melalui kesempatan yang terbuka, perlakuan adil, serta perlindungan yang benar-benar dapat diakses masyarakat.

Sementara terkait Ranperda Penghormatan terhadap Rumah Ibadah dan Pemuka Agama, Afif menegaskan kebebasan beribadah merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin tanpa membedakan agama maupun latar belakang.

“Kebebasan menjalankan agama bukan hadiah yang diberikan kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Itu adalah hak setiap warga negara,” katanya.

Mengenai Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Afif menyebut pembahasannya perlu mempertimbangkan nilai agama, budaya, dan norma sosial masyarakat Indonesia. Namun, dia menegaskan penanganannya harus tetap mengedepankan perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta kepastian hukum.

Dia juga mengingatkan agar tidak terjadi kekerasan maupun persekusi terhadap seseorang atas nama penegakan moral.

“Kita harus berani menetapkan batas-batas yang sah, memperkuat pendidikan keluarga, melindungi anak, dan memastikan tindakan yang melanggar hukum mendapatkan penanganan tegas.

Kita berharap pembentukan seluruh perda ini tidak sekadar menghasilkan produk hukum, tetapi benar-benar menjadi landasan pembangunan daerah yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat,” tuturnya. (wsp.id)