DPRD Sumut Desak Harga Ayam Turun, Soroti Dugaan Permainan Produsen
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan Komisi B bersama Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI) Sumut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, Biro Perekonomian, serta sejumlah perusahaan produsen ayam.
RDP tersebut digelar di Gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026). Sejumlah perusahaan yang hadir antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT Sabas Indonesia.
Turut hadir pimpinan Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE bersama sejumlah anggota, serta anggota Komisi B Gusmiadi.
Ihwan menegaskan, DPRD Sumut tidak ingin persoalan harga ayam berhenti pada saling lempar tanggung jawab antara peternak, produsen, agen dan pedagang. Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk memastikan harga ayam kembali terjangkau masyarakat.
“Kita tunggu dua hari ini. Kalau tidak turun, kita akan buat rekomendasi dan mengejar persoalan ini sampai ke Menteri Pertanian,” tegasnya.
Ia mengatakan, DPRD Sumut juga akan mendorong aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan dugaan permainan harga oleh produsen maupun agen.
Menurut Ihwan, Kapolda Sumut perlu mengambil langkah tegas dengan memeriksa perusahaan produsen dan agen yang diduga melakukan praktik tidak wajar. Pengawasan tersebut penting karena kenaikan harga ayam berpotensi membebani masyarakat, terlebih di tengah pelaksanaan program MBG.
“Kalau ada yang nakal dan bermain-main dengan harga, tindak tegas. Kita tidak boleh membiarkan ada pihak yang mengambil kesempatan di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit,” katanya.
Ihwan juga mempertanyakan keseragaman harga ayam dari sejumlah perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam RDP, harga ayam hidup yang diterima peternak berada di kisaran Rp29.000 per kilogram.
Harga tersebut dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan sejumlah daerah di Pulau Jawa yang berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram.
Ihwan menambahkan, berdasarkan informasi dari APPSI, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Namun, harga ayam di Sumut telah mencapai Rp56.000 per kilogram.
Kondisi tersebut, lanjut politikus Partai Gerindra itu, menunjukkan perlunya membongkar secara menyeluruh struktur biaya dan rantai distribusi ayam, mulai dari harga pakan, peternak, perusahaan inti, agen hingga pedagang di pasar.
“Ambil untung itu boleh karena bagian dari usaha. Tetapi jangan terlalu besar, apalagi mengambil kesempatan ketika masyarakat sedang susah,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat pembinaan terhadap peternak sekaligus memastikan harga pakan lebih terkendali. Jika biaya produksi dapat ditekan, harga ayam di tingkat konsumen seharusnya juga bisa diturunkan.
Ihwan menegaskan, DPRD Sumut akan terus mengawal persoalan tersebut. Jika dalam dua hari tidak ada penurunan harga, DPRD akan menyusun rekomendasi yang lebih tegas, termasuk meminta pemerintah pusat turun tangan.
“Kita tidak mencari siapa yang salah. Yang kita cari adalah solusi. Tetapi kalau memang ada yang bermain, jangan lagi dibiarkan,” tegasnya.
TPID Dinilai Lemah
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menilai kinerja TPID Sumut perlu dievaluasi menyusul tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk ayam potong.
Salman mengatakan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan koordinasi. Harus ada tindakan nyata terhadap mata rantai distribusi yang menyebabkan harga di tingkat konsumen melonjak.
Ia menyebut inflasi Sumut berada di kisaran 4,20 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 2 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengendalian harga di daerah.
“Kalau memang ada pengusaha yang bermain dan membuat harga menjadi mahal, harus ada tindakan. Jangan hanya rapat, tetapi tidak ada langkah nyata,” katanya.
Salman menegaskan, TPID harus mampu mengidentifikasi penyebab kenaikan harga secara menyeluruh, termasuk memetakan rantai distribusi dari produsen hingga konsumen.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung beban ketika terjadi kenaikan harga pangan.
“Kalau memang ada yang nakal, tindak. Kita jangan baru bicara ketika harga sudah tinggi dan masyarakat sudah terbebani,” ujarnya.
DPRD Sumut berharap hasil RDP tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pelaku usaha. Penurunan harga ayam, menurut DPRD, harus menjadi langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi Sumut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim mengatakan kenaikan harga ayam yang tinggi diduga berkaitan dengan distribusi anak perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia hingga ke tingkat konsumen.
“Pokphand itu perusahaan sehat. Lebih sehat dari Japfa. Mereka punya mitra peternak unggas di Sumut dengan sistem kontrak. Naik atau turunnya harga, kalian yang menjadi patokan. Harusnya mekanisme ini yang dijelaskan dalam RDP gabungan ini, supaya harga pasar bisa diketahui,” jelas Zeira.
Ia menambahkan, PT Charoen Pokphand Indonesia diduga memiliki pengaruh besar dalam penentuan harga di tingkat perusahaan.
Zeira juga mengungkapkan adanya narasi yang mengaitkan kenaikan harga ayam dengan pelaksanaan program MBG.
“MBG jangan dijadikan alasan untuk menaikkan harga terlalu tinggi. Untung boleh, usaha yang sehat juga boleh, tetapi jangan mengambil keuntungan berlebihan karena banyak pedagang kecil yang mengeluh. Kasihan mereka,” kata politikus PKB tersebut. (id142)
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda