DPRD Sumut Soroti Pemerataan Anggaran Pendidikan, Asahan Diminta Tak Diabaikan

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis, menyoroti kebijakan pemerataan anggaran pendidikan yang saat ini menjadikan Kepulauan Nias sebagai salah satu fokus utama.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar prinsip keadilan anggaran tidak hanya menyasar satu kawasan, tetapi juga menjangkau daerah lain yang memiliki karakteristik dan persoalan pendidikan serupa.

"Wilayah 3T itu bukan hanya Nias, tetapi juga daerah lain seperti Asahan dan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian yang sama pula," tegas Ahmad Darwis saat memberikan keterangan di Medan, Jumat (28/8).

Anggota Komisi E DPRD Sumut itu mengatakan, pembenahan infrastruktur sekolah, peningkatan mutu guru, hingga penyediaan fasilitas penunjang pendidikan berbasis digital harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mempercepat pengentasan kesenjangan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Ahmad Darwis mencontohkan sejumlah sekolah di pelosok Kabupaten Asahan dan wilayah pesisir timur Sumatera Utara yang masih menghadapi persoalan pendidikan. Kondisinya, kata dia, tidak jauh berbeda dengan sejumlah daerah yang selama ini mendapat perhatian khusus karena faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Persoalan tersebut antara lain kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan, keterbatasan fasilitas sanitasi, hingga minimnya akses internet yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen nasional.

Karena itu, Komisi E DPRD Sumut mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan ulang data pokok pendidikan secara berkala dan objektif.

Menurut Ahmad Darwis, penyaluran bantuan operasional maupun anggaran pembenahan fisik sekolah harus didasarkan pada tingkat kerusakan dan kebutuhan riil di lapangan.

"Jangan sampai penentuan bantuan hanya berdasarkan kedekatan geografis atau popularitas isu suatu wilayah. Yang paling penting adalah kebutuhan nyata sekolah dan masyarakat," ujarnya.

Perhatian Tak Hanya untuk Nias

Ahmad Darwis menilai kebijakan afirmasi terhadap Kepulauan Nias tetap penting. Namun, pendekatan pemerataan pendidikan harus menggunakan indikator yang lebih luas, seperti tingkat kemiskinan, capaian pendidikan, kualitas infrastruktur, akses geografis, serta kesenjangan antardaerah.

Dengan pendekatan tersebut, daerah yang menghadapi persoalan pendidikan serius di luar Kepulauan Nias tetap dapat memperoleh intervensi anggaran sesuai tingkat kebutuhannya.

Fraksi PKS juga berharap komitmen anggaran pendidikan yang mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran berjalan dapat dievaluasi dan diawasi secara ketat oleh legislatif.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai wilayah Sumatera Utara, termasuk kawasan pinggiran.

Selain infrastruktur dan fasilitas pendidikan, Ahmad Darwis turut menyoroti nasib guru honorer dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pedalaman di luar Nias.

Ia menilai para guru yang mengabdi di kawasan seperti Asahan dan daerah pinggiran lainnya juga berhak memperoleh dukungan, termasuk insentif tambahan dan peningkatan kompetensi, sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan.

"Guru yang bertugas di wilayah yang sulit dijangkau juga harus mendapat perhatian. Mereka berada di garis depan dalam memastikan anak-anak di daerah terpencil tetap mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.

Menutup keterangannya, Ahmad Darwis menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh ditunda.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota semakin diperkuat sehingga program penanganan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumatera Utara dapat berjalan lebih cepat dan inklusif.

Indikasi Prioritas Bantuan Pendidikan

Jika menggunakan indikator gabungan berupa kebutuhan pendidikan, tingkat kemiskinan, IPM, serta tantangan geografis, sejumlah daerah di Sumatera Utara dapat menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan pendidikan.

Pembagian tersebut bersifat indikatif dan bukan merupakan peringkat resmi pemerintah.

Prioritas I — membutuhkan afirmasi kuat:

Nias Selatan

Nias Barat

Nias Utara

Nias

Prioritas II — membutuhkan perhatian khusus:

Tapanuli Tengah

Mandailing Natal

Pakpak Bharat

Padang Lawas

Prioritas III — membutuhkan bantuan terarah:

Tapanuli Selatan

Langkat

Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan membatasi bantuan pendidikan hanya kepada daerah yang berstatus atau dikategorikan sebagai wilayah 3T.

Bantuan pendidikan idealnya mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan, mulai dari tingkat kemiskinan, capaian pendidikan, kondisi sarana dan prasarana, akses geografis, hingga kesenjangan pembangunan antardaerah.

Dengan demikian, kebijakan anggaran pendidikan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. (Id143)