DPRD Tebingtinggi Soroti Biaya Pakaian Siswa SD/SMPDPRD Tebingtinggi Soroti Biaya Pakaian Siswa SD/SMPDPRDTebingtinggiSorotiBiayaPakaianSiswaSD/SMP

TEBINGTINGGI (Waspada.id). Sejumlah anggota DPRD kota Tebingtinggi menyoroti biaya pakaian sekolah siswa SD/SMP yang dinilai kemahalan dan diarahkan ke pihak tertentu.

Sorotan itu disampaikan pada rapat dalam rangka pembahasan Ranperda tentang LKPJ Pelaksanaan APBD TA 2026, Selasa (11/8), di ruang utama DPRD di Jln. Sutomo.

Anggota DPRD dari PKS Erniwaty, mempertanyakan banyaknya keluhan orang tua murid besarnya biaya pakaian siswa SD/SMP. "Untuk satu paket biayanya mencapai 895 ribu. Itu sangat memberatkan masyarakat, apalagi yang tidak mampu," ujar satu dari tiga legislator perempuan di DPRD kota Tebingtinggi itu.

Pernyataan ini mendapat tanggapan dari Kadis Dikbud Mhd. Deni Saragih yang membantah adanya keterlibatan pihaknya terhadap pengadaan pakaian siswa. "Kami tidak ada mengelola usaha itu dan tidak mengetahui kegiatan itu," ujar Deni.

Meski anggota Dewan itu menyayangkan ketidak tahuan mahalnya harga pakaian siswa. "Harusnya dinas tahu, karena ini sudah tahap meresahkan," tegas Ernawati.

Anggota DPRD Erniwati dan Waris yang menyoroti soal harga pakaian siswa SD/SMP. Waspada.id/Khalik

Anggota Dewan ini juga menyebutkan alamat usaha yang menjual pakaian SD/SMP di Jln. Belitung, Link 02, Kel. Persiakan. "Orang tua wajib beli di sana," pungkas Erna.

Hal sama disampaikan anggota DPRD dari PDI-P Waris yang meminta ke depan persoalan semacam ini tidak lagi terjadi. Meski demikian, Waris mendukung upaya Disdikbud, agar tahun depan memberikan secara gratis perlengkapan dan pakaian sekolah kepada keluarga tidak mampu.

"Kita minta bukan hanya rencana tapi harus di anggarkan," ujar anggota DPRD Indra Gunawan dari Partai Gerindra.

Legislator dari Gerindra ini, juga menyoroti kosongnya obat di Puskesmas, sehingga menghambat program pengobatan gratis kepada masyarakat kota Tebingtinggi. "Kita minta obat-obatan jangan sampai kosong di Puskesmas, padahal anggarannya sudah ada," tegas Indra Gunawan.

Anggota DPRD Fadli Umam saat menyoroti persoalan parkir. Waspada.id/Khalid

Sebelumnya, anggota Dewan dari Partai Golkar Fadli Umam, menyoroti temuan BPK RI terhadap APBD TA 2026 yang banyak membutuhkan perbaikan kinerja ke depan. Salah satu yang jadi sorotan adalah pendapatan di sektor parkir.

"Kita tahu pendapatan kotor parkir itu tahun sebelumnya (2025) mencapai Rp4 miliar, tapi yang disetor ke kas daerah sesuai target hanya Rp. 1,9 miliar. Ini kan jelas masalah pengelolaannya," ungkap Umam. Demikian pula dengan PBB yang potensinya hilang, karena banyak faktor dan jadi catatan BPK RI. Pesannya hal seperti ini tak boleh terjadi.

Rapat pembahasan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Husin ini, dari pantauan, awalnya hanya dihadiri tujuh anggota DPRD. Hingga berita ini dikirimkan jumlah anggota Dewan yang hadir sebanyak sembilan orang dari 25 anggota DPRD kota Tebingtinggi. (Lik)