DPW Gema Bangsa Sumut Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden

MEDAN (Waspada.id): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pemerintahan periode 2024–2029.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai aspirasi politik organisasi dalam merespons dinamika ketatanegaraan nasional, khususnya terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPW Partai Gema Bangsa Sumut, Ary Oskandar, dalam siaran pers yang diterima di Medan, Minggu (15/11), menyebutkan pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur, tetapi juga momentum untuk memastikan kesinambungan pemerintahan, memperkuat konsolidasi nasional, serta menjaga agenda pembangunan.

Menurutnya, pengalaman Sufmi Dasco Ahmad dalam kehidupan politik dan kelembagaan negara menjadi salah satu pertimbangan yang relevan. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membangun komunikasi lintas kekuatan politik, menjaga harmoni antarlembaga negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa.

Dia menambahkan, tantangan Indonesia ke depan membutuhkan kepemimpinan dengan visi kebangsaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemandirian, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, dan penguatan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan Trilogi Kemandirian Partai Gema Bangsa, yakni Kemandirian Keluarga, Kemandirian Masyarakat, dan Kemandirian Bangsa, pihaknya mengharapkan kepemimpinan nasional yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan dan daerah sebagai kekuatan penting dalam kemajuan Indonesia.

DPW Partai Gema Bangsa Sumut juga menilai pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan kemandirian ekonomi, desentralisasi yang bermakna, serta pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

Atas dasar itu, pihaknya berharap Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

“Yang terpenting bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, tetapi bagaimana kepemimpinan nasional mampu menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. (wsp.id)