Drainase 1,7 Km di Bandar Setia Rampung 90 Persen, Dibangun Pakai TKD Tambahan Rp2,1 Miliar

PERCUT SEI TUAN (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membangun saluran drainase sepanjang 1,7 kilometer di Jalan Metrologi–Batang Kuis, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Proyek ini dibiayai dari anggaran TKD Tambahan 2026 senilai Rp2,1 miliar. Pengerjaan dimulai Juli 2026 dan ditargetkan selesai November 2026, saat ini progres telah mencapai 90 persen.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi, Jumat (16/10/2026). "Lebar drainase ini 80 sentimeter dengan kedalaman satu meter. Sebelumnya di sini hanya saluran alami berbentuk tanah. Semoga dengan dibangunnya drainase ini, air hujan tidak lagi meluap ke jalan maupun masuk ke rumah warga," ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, saat diwawancarai di Jalan Metrologi–Batang Kuis, Desa Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026). (Dok: Tim Media Satgas PRR)

Suparno menjelaskan pengerjaan saat ini tinggal tahap penyelesaian berupa pembersihan dan perapian permukaan. Kendala yang dihadapi relatif ringan, berupa arus lalu lintas di kawasan yang cukup padat selama proses pembangunan.

Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menilai pembangunan ini sangat strategis dan mendesak. Saat banjir akhir tahun lalu, kawasan ini terdampak sekitar 1.800 Kepala Keluarga. "Kawasan ini padat penduduk, daerah resapan air semakin berkurang. Tanpa saluran yang memadai, air tidak memiliki tempat cepat mengalir. Dengan drainase permanen ini, air akan lebih cepat terbuang sehingga risiko genangan berkurang," katanya.

Mukti Ali juga mengimbau warga ikut merawat fasilitas yang telah dibangun. "Jangan membuang sampah ke saluran air agar tidak tersumbat kembali," pesannya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, saat diwawancarai di Jalan Metrologi–Batang Kuis, Desa Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026). (Dok: Tim Media Satgas PRR)

TKD Tambahan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

TKD Tambahan yang membiayai proyek-proyek seperti pembangunan saluran drainase,memiliki peruntukan khusus. Ini dikarenakan TKD Tambahan adalah alokasi tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik.

Untuk memastikan realisasinya cepat dan tepat sasaran untuk pemulihan bencana di daerah, Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut melakukan monitoring dan koordinasi. Tujuannya agar realisasi TKD tepat sasaran dan sesuai dengan target waktu.

Menurut Kasatgas PRR, Tito Karnavian, untuk anggaran yang telah tersedia, jajaran Satgas harus memastikan pelaksanaan programnya tidak ditunda. Sementara untuk anggaran yang masih berproses, ia meminta pihak terkait agar mengoordinasikannya dengan Kementerian Keuangan sehingga dapat segera disalurkan.

Tito juga meminta Satgas melakukan pemantauan langsung ke daerah secara berkala. Selain mengecek pekerjaan rehab-rekon, ia meminta Satgas mengidentifikasi persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat yang belum masuk dalam program awal.

Lebih jauh, dalam berbagai kesempatan Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat berbagai langkah pemulihan, termasuk penanganan sungai dan membangun sistem drainase.

Untuk mendorong percepatan rehabilitasi, Tito mendorong pemda bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan sedimentasi dan normalisasi sungai.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga menjadi salah satu solusi mempercepat normalisasi sungai, terutama pada alur sungai yang dinilai tidak memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak harus menunggu seluruh pekerjaan ditangani oleh pemerintah pusat. "Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito.

Tito menyebut, proses normalisasi sungai dan pembuatan sistem drainase masih membutuhkan waktu panjang dan diperkirakan berlangsung hingga 2028. Karena itu, percepatan di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk mendukung pemulihan wilayah sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," tambah Tito.

Data dan Capaian

Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase masuk dalam rekomendasi tata ruang untuk mendukung rehabilitasi pascabencana Sumatera. Hal ini tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang disusun Satgas PRR.

Perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu pada kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran bertujuan untuk mengurangi genangan dan limpasan permukaan.

Rekomendasi lainnya yang tertuang dalam rencana induk yaitu rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak. Langkah ini bertujuan menjaga konektivitas antarwilayah. Kemudian rehabilitasi sistem jaringan listrik pada wilayah terdampak guna menjamin keberlanjutan pelayanan dasar serta mendukung rehabilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Satgas PRR juga melakukan rehabilitasi sistem jaringan komunikasi dan informasi, serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan sumber daya air yang mendukung ketersediaan air baku dan air minum.

Tak hanya itu, Satgas PRR juga merekomendasikan relokasi permukiman dari kawasan rawan banjir dan longsor dengan tingkat risiko tinggi ke lokasi yang aman dan sesuai tata ruang, dengan memperhatikan keterpaduan sistem transportasi dan pelayanan dasar, serta memastikan bahwa pembangunan huntap tidak dilakukan di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Data Satgas PRR mencatat program normalisasi sungai mencakup 115 lokasi penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, sebanyak 34 sungai telah selesai ditangani, sementara 91 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Adapun untuk normalisasi muara, dari 38 lokasi sasaran, sembilan lokasi telah selesai dan 31 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Satgas PRR dan pemerintah daerah terus berkolaborasi dan bekerja keras memulihkan kondisi Sumatera pascabencana yang terjadi pada akhir 2025 lalu, termasuk penanganan aliran sungai dan drainase. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah bencana banjir.

Berdasarkan data Satgas PRR, Selasa (20/10/2026), dari hasil kolaborasi Satgas PRR dan pemda, tercatat 7 sungai yang telah ditangani di Kabupaten Deli Serdang. 2 sungai dikerjakan pemerintah daerah dan 5 sungai lainnya digarap pemda setempat.

Sementara untuk di wilayah Sumatera Utara, total sudah 48 proyek penanganan sungai telah dikerjakan Satgas PRR dan pemda setempat. 23 sungai digarap pemerintah pusat dan 25 sungai lainnya dijalankan oleh pemda.

Untuk progres penanganan bendung, total ada 8 proyek yang sedang dikerjakan di Sumatera Utara. Rinciannya 4 proyek sedang dikerjakan pemerintah pusat dan 4 proyek tengah digarap pemda setempat.***