Drainase Rp761 Juta Dibangun di Simpang Lonceng–Ujung Lingga, Cegah Banjir dan Longsor

KUTALIMBARU (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membangun saluran drainase sepanjang 608 meter di Jalan Simpang Lonceng–Ujung Lingga, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru. Proyek senilai Rp761.952.000 bersumber dari dana TKD Tambahan Deli Serdang senilai Rp493.851.250.000. Pengerjaan dimulai Juli 2026 dan ditargetkan selesai November 2026. Saat ini progresnya mencapai sekitar 60 persen.

TKD Tambahan adalah singkatan dari Transfer ke Daerah Tambahan. Yakni dana tambahan di luar alokasi rutin, yang biasanya disalurkan untuk keperluan khusus, mendesak, atau pemulihan tertentu. Tujuan utamanya: mempercepat penanganan masalah prioritas daerah, seperti: pemulihan pascabencana (banjir, longsor), perbaikan infrastruktur yang rusak, pembangunan drainase, jalan, jembatan dan kebutuhan mendesak lainnya yang belum tercakup dalam APBD rutin.

Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, meninjau lokasi pada Senin (19/10/2026) bersama instansi terkait. Ia menegaskan pembangunan ini merupakan langkah penting dalam mitigasi bencana. “Desa Lau Bakeri merupakan salah satu wilayah terdampak bencana 2025. Daerah ini rawan banjir genangan sekaligus rawan longsor. Jika aliran air tidak tersalurkan dengan baik, bukan hanya jalan tergenang, tetapi juga berisiko merusak badan jalan dan memicu longsor,” ujarnya.

Mukti Ali menjelaskan, ukuran drainase yang dibangun dinilai memadai untuk menampung debit air hujan maupun aliran dari kawasan di atasnya. “Saya lihat ukurannya cukup besar, akan mampu menampung debit air dari genangan. Dengan saluran yang terarah menuju Sungai Lau Bilong, air akan cepat terbuang dan risiko banjir dapat diminimalkan,” katanya.

Sebelumnya, sebagian saluran masih berupa tanah dan sebagian lainnya sudah dicor, tetapi tersumbat sampah dan sedimen. Akibatnya, setiap hujan deras jalan utama tergenang hingga sekitar satu meter selama beberapa jam. Jalan ini merupakan akses penting yang menghubungkan Desa Lau Bakeri dengan Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang, Suparno, menjelaskan drainase tersebut berbentuk trapesium dengan lebar atas 80–110 sentimeter, lebar dasar 70–100 sentimeter, dan kedalaman sekitar satu meter. Sepanjang 300 meter telah selesai dibeton dan difinishing rapi, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengecoran. “Air dari permukiman warga akan tersalurkan hingga ke Sungai Lau Bilong. Kami mengimbau warga dan pemerintah desa ikut menjaga, tidak membuang sampah ke saluran agar tidak tersumbat kembali,” pesannya.

Latar Belakang dan Data Capaian

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemulihan konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat difokuskan pada perbaikan jalan serta jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan pemulihan infrastruktur dasar yang secara umum menunjukkan kemajuan signifikan. Seiring pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berangsur kembali normal.

Menurut Tito, sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal. “Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren,” ujar Tito.

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi. Sebanyak 2.277 ruas di antaranya telah kembali berfungsi atau sekitar 90 persen. Sementara itu, seluruh ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali berfungsi atau sekitar 67 persen. Seluruh jembatan pada jaringan nasional juga telah kembali berfungsi.

Pemulihan layanan dasar, seperti listrik dan jaringan komunikasi, turut berlangsung secara luas di wilayah terdampak. Untuk desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur beroperasi.

Meskipun demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan infrastruktur penghubung yang masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat. “Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional,” ujarnya.

Dalam percepatan pemulihan konektivitas, pemerintah melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi. Secara kumulatif, lebih dari 150 jembatan darurat berbagai tipe, mulai dari Bailey, Armco, hingga jembatan perintis, telah selesai dibangun, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pemasangan.

Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas yang masih berada di tenda pengungsian. Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih membutuhkan tambahan unit huntara karena jumlah pengungsi masih cukup besar. “Yang masih kurang itu akan dibangun dan dipercepat. BNPB siap, Menteri PU siap, Danantara juga siap,” pungkas Tito.

Data dan Capaian Penanganan Drainase dan Sungai

Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase menjadi salah satu rekomendasi tata ruang untuk mendukung rehabilitasi pascabencana Sumatera. Hal ini tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang disusun Satgas PRR.

Perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu di kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran, bertujuan mengurangi genangan dan limpasan permukaan.

Rekomendasi lain dalam rencana induk meliputi rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Rehabilitasi jaringan listrik dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dasar dan mendukung pemulihan aktivitas sosial-ekonomi. Satgas PRR juga merekomendasikan rehabilitasi jaringan komunikasi dan informasi, daerah aliran sungai (DAS), serta jaringan sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku dan air minum.

Satgas PRR turut merekomendasikan relokasi permukiman dari kawasan rawan banjir dan longsor berisiko tinggi ke lokasi yang aman dan sesuai tata ruang. Relokasi perlu memperhatikan keterpaduan transportasi dan pelayanan dasar, serta memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) tidak dilakukan di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Data Satgas PRR mencatat program normalisasi sungai mencakup 115 lokasi penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga saat ini, sebanyak 34 sungai telah selesai ditangani, sementara 91 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Untuk normalisasi muara, dari 38 lokasi sasaran, sembilan lokasi telah selesai dan 31 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Satgas PRR dan pemerintah daerah terus berkolaborasi memulihkan kondisi Sumatera pascabencana pada akhir 2025, termasuk melalui penanganan aliran sungai dan drainase untuk meminimalkan serta mencegah banjir.

Berdasarkan data Satgas PRR, Selasa (20/10/2026), hasil kolaborasi Satgas PRR dan pemerintah daerah mencatat tujuh sungai telah ditangani di Kabupaten Deli Serdang. Dua sungai dikerjakan pemerintah daerah dan lima sungai lainnya digarap pemerintah pusat.

Sementara itu, di Sumatera Utara, total 48 proyek penanganan sungai telah dikerjakan Satgas PRR dan pemerintah daerah. Sebanyak 23 sungai digarap pemerintah pusat dan 25 lainnya ditangani pemerintah daerah.

Untuk penanganan bendung, terdapat delapan proyek yang sedang dikerjakan di Sumatera Utara. Rinciannya, empat proyek dikerjakan pemerintah pusat dan empat proyek lainnya ditangani pemerintah daerah.