Dua Dinasti, Dua Presiden

Di Manila, bulan madu perkawinan politik bermaharkan kekuasaan pecah; di Jakarta, skandal penyadapan membuka jalan pertempuran.

KEKUASAAN rupanya mengenal perkawinan tanpa cinta. Mahar politiknya dukungan elektoral. Maskawinnya kursi wakil presiden. Ketika pesta usai, yang tersisa bukan selalu kesetiaan. Kadang justru perseteruan memperebutkan kunci istana.

Filipina sudah lebih dahulu mengalaminya. Indonesia kini memperlihatkan gejala yang nyaris memiliki keserupaan.

Pada 2022, Ferdinand Marcos Jr., putra diktator Ferdinand Marcos, menggandeng Sara Duterte, anak Presiden Rodrigo Duterte. Dua dinasti menyatukan mesin politik; ganas. Hasilnya kemenangan telak. Keluarga Marcos kembali ke Malacanang, sementara keluarga Duterte tetap menancapkan kaki di pusat kekuasaan.

Dua tahun kemudian, Prabowo Subianto menempuh jalan serupa. Setelah dua kali dikalahkan Jokowi dalam pemilihan presiden, ia justru menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra sulung bekas rivalnya. Jalan menuju kursi wakil presiden terbuka setelah Mahkamah Konstitusi melonggarkan syarat usia melalui putusan [Paman Usman] yang sarat kontroversi etik.

Prabowo menang 58,59 persen suara. Jokowi meninggalkan istana, tetapi putranya tetap menghuni lingkar kekuasaan.

Dua negeri, satu pola: presiden baru lahir dari persekutuan dengan keluarga penguasa lama.

Di Manila, bulan madu itu tak panjang. Marcos mulai mengambil haluan sendiri, terutama terhadap China, Amerika Serikat, dan warisan perang narkoba Duterte. Dua keluarga yang dahulu bergandengan tangan berubah saling melempar tuduhan.

Sara mundur dari kabinet pada 2024. Perseteruan menjalar ke parlemen hingga berujung proses pemakzulan.

Puncaknya, Rodrigo Duterte ditangkap pada Maret 2025 dan dibawa ke Den Haag. Ia menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional. Perkaranya memang berakar pada perang narkoba, bukan semata-mata perseteruan dengan Marcos. Namun, penangkapannya memperdalam jurang politik kedua keluarga.

Bagaimana Jakarta?

November 2026 menghadirkan babak ganjil. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, figur yang kariernya bertaut erat dengan Jokowi, menjadi tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia bahkan diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Ironis. Jenderal yang pernah dipercaya menjaga keamanan negara justru diduga menguping kepala negaranya sendiri.

Motifnya belum terungkap. Belum ada bukti Jokowi ataupun Gibran memerintahkan penyadapan. Tetapi perkara ini membuka pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan seringai diplomatis: kepada siapa sebenarnya loyalitas aparat ditambatkan?

Kepada presiden yang sedang berkuasa, atau kepada Jokowi yang dahulu mengantarnya menaiki tangga jabatan?

Di sinilah bayang-bayang Manila terasa menebal di Jakarta.

Bedanya, Sara Duterte sudah terang-terangan berseberangan dengan Marcos. Gibran belum menunjukkan pembangkangan serupa terhadap Prabowo. Menyamakan keduanya sekarang perlu satu langkah pembuktian.

Namun, sejarah politik mengajarkan satu perkara: koalisi yang dibangun demi kemenangan belum tentu sanggup bertahan ketika kepentingan mulai bertabrakan.

Kekuasaan tidak mengenal hubungan darah sebagai jaminan kesetiaan. Apalagi hubungan politik yang dirajut melalui pembagian kursi.

Marcos dan Prabowo sama-sama memperoleh kemenangan melalui persekutuan dengan keluarga presiden pendahulunya. Yang membedakan, keretakan Manila sudah menjadi pertarungan terbuka. Jakarta masih “malu-malu” dan menyimpan banyak teka-teki.

Sebab dalam politik dinasti, anak bisa menjadi jembatan menuju istana. Tetapi ketika dua pusat kekuasaan berebut kendali, jembatan yang sama dapat berubah menjadi garis pemisah.

Dan sejarah selalu punya selera humor yang kejam: orang yang dahulu membantu Marcos dan Prabowo membuka pintu istana, suatu hari bisa dicurigai sedang mengintip dari lubang kuncinya—sebagaimana kelak terjadi pada Duterte dan Jokowi.