Dua Jabatan di DPRK Aceh Tamiang Masih Kosong

KUALASIMPANG (Waspada.id): Dua jabatan eselon III di DPRK Aceh Tamiang masih kosong dan belum memiliki pengganti.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh Waspada.id di DPRK Aceh Tamiang, Selasa (10/11/2026), dua jabatan yang kosong tersebut adalah Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang serta Kabag Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang.

Jabatan Kabag Umum sebelumnya diemban Rahimuddin Amin. Posisi tersebut kosong setelah Rahimuddin Amin dipromosikan dan dilantik sebagai Sekretaris DPRK (Sekwan) Aceh Tamiang pada 23 Oktober 2026.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Kabag Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang, Zainuddin Rambe, S.E., memasuki masa pensiun sehingga posisinya juga belum memiliki pengganti.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 17 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), apabila terdapat jabatan kosong dan belum ada pejabat definitif, Sekwan DPRK Aceh Tamiang harus melaporkannya kepada BKPSDM.

Selanjutnya, BKPSDM dapat melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati Aceh Tamiang untuk menetapkan pejabat definitif atau sekurang-kurangnya menunjuk pelaksana tugas (Plt.) guna mengisi jabatan yang kosong tersebut.

Namun, pihak BKPSDM Aceh Tamiang diduga belum melaksanakan hal tersebut untuk mengisi jabatan yang kosong di DPRK Aceh Tamiang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Mahyaruddin, S.Si., M.Si., ketika dikonfirmasi Waspada.id, Selasa (10/11), menjelaskan bahwa BKPSDM Aceh Tamiang belum menerima laporan resmi secara tertulis dari Sekwan DPRK Aceh Tamiang. Karena itu, belum ditetapkan pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

"Bagaimana untuk mengisi jabatan yang kosong itu, sedangkan laporan tertulis dari Sekwan belum ada," ungkapnya.

Menurut Mahyaruddin, pengisian kedua jabatan tersebut tentu harus melalui penilaian terhadap pegawai di DPRK dan pejabat yang akan menduduki posisi yang kosong.

"Perlu dilakukan penilaian atau evaluasi supaya tidak menimbulkan persoalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Sekwan DPRK Aceh Tamiang, Rahimuddin Amin, ketika dikonfirmasi Waspada.id, Selasa (10/11), membenarkan bahwa kedua jabatan tersebut kosong.

"Saya sudah laporkan kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, tentang jabatan yang kosong tersebut," tegas Rahim.

Selain itu, Rahim mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah melaporkan secara lisan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai kekosongan jabatan tersebut.

"Kalau laporan secara tertulis kepada BKPSDM Aceh Tamiang memang belum," ucapnya. (Id93)