Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Upaya Melakukan Perubahan Fundamental

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan upaya melakukan perubahan fundamental, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Andre, Presiden Prabowo sebenarnya bisa memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun, Prabowo memilih membenahi sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dinilai merugikan negara.

Salah satu persoalan yang disorot adalah praktik Underpricing (menetapkan harga penawaran umum perdana) dan under invoicing ( mencantumkan nilai barang) dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Praktik tersebut dinilai menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.

“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre saat membahas dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi dialektika demokrasi, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, langkah pembenahan tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.

Andre juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk memastikan hasil ekspor sumber daya alam kembali ke Indonesia.

Melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah berupaya memastikan devisa hasil ekspor dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Ini menunjukkan bahwa secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan. Apa yang disampaikan beliau sejak berkampanye mengenai kebocoran-kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret,” ujarnya.

Andre berharap masyarakat, termasuk pihak yang kerap mengkritik pemerintah, menilai kebijakan Prabowo secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan pilihan politik.

Menurutnya, keberanian mengambil kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.

MBG Dibutuhkan Masyarakat Daerah

Selain pembenahan ekonomi, Andre juga menyoroti program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Ia menilai, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di daerah.

Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, Andre mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang berharap mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” katanya.

Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, ketika wilayah tersebut terdampak bencana alam.

Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap bisa mendapatkan program tersebut.

Menurut Andre, peristiwa itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keberlanjutan program pemerintah.

Ia juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program MBG.

Andre mengakui pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Namun, ia menilai evaluasi seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang dibutuhkan masyarakat.

Andre turut menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ia menegaskan, insiden tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.

Andre mencontohkan, pelanggaran seperti proses memasak yang tidak sesuai jadwal dan standar pengolahan makanan berpotensi meningkatkan risiko keracunan.

Karena itu, ia mendukung penguatan sistem pengawasan, termasuk pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mendeteksi pelanggaran di dapur penyedia makanan.

“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Ia menilai angka tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, tanpa mengabaikan setiap kasus keracunan yang terjadi.

Menurutnya, pemerintah harus terus memperbaiki kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar program tersebut berjalan sesuai standar keamanan pangan.

Ia menambahkan, penanganan masalah gizi merupakan salah satu alasan penting keberlanjutan MBG. Andre mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran tantangan yang perlu ditangani.

“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Andre menegaskan, perubahan tata kelola sumber daya alam dan pelaksanaan MBG merupakan dua hal yang menurutnya mencerminkan upaya pemerintahan Prabowo untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Mengupas' Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional, yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, juga menghadirikan pemicara diantaranya, ⁠Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera dan Pengamat Kebijakan Publik Prof Trubus Rahadiansyah. (id89)