Dua Terdakwa Korupsi Waterfront City Pangururan Divonis Bebas

MEDAN (Waspada.id): Dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Waterfront City Pangururan dan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun Anggaran 2022 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (13/11) sore.

Kedua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager atau Kepala Wilayah PT Yodya Karya Wilayah IV Medan yang bertindak sebagai konsultan pengawas.

Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan perbuatan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara dalam dakwaan alternatif kedua, keduanya didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Menyatakan perbuatan terdakwa Enda Simakasura Ketaren dan terdakwa Edwyn Tresnanugraha tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum," ujar Yusafrihardi saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama PN Medan.

Majelis hakim selanjutnya membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan JPU.

"Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," tambah Yusafrihardi.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan uang sebesar Rp13,18 miliar yang sebelumnya dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui pihak yang ditunjuk, Heri Suhendra.

Putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Samosir, Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan. Sebelumnya, kedua terdakwa masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.(Fes)