Dua Wilayah Deliserdang Masuk Tahap Verifikasi dan Validasi Kampung Kreatif Sumut Berkah

LUBUKPAKAM (Waspada.id): Dua wilayah di Kabupaten Deliserdang, yakni Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, dan Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, masuk tahap verifikasi dan validasi Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun Anggaran 2027.

Tahapan tersebut diawali dengan Entry Meeting Tim Verifikasi dan validasi lapangan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deliserdang, yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdakab Deliserdang, Zainal Abidin Hutagalung, Senin (5/10/26).

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat kesiapan, potensi, serta inovasi yang telah dikembangkan di masing-masing wilayah. Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian program.

Zainal mengatakan, Desa Bangun Sari dan Kelurahan Galang Kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal.

“Kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi dan validasi ini. Tim dapat melihat secara langsung potensi dan inovasi yang telah dikembangkan masyarakat di kedua wilayah yang diusulkan,” kata Zainal Hutagalung.

Menurut Zainal, pengembangan kampung kreatif sejalan dengan upaya Pemkab Deliserdang dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Karena itu, dukungan pemerintah perlu diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Pemkab Deliserdang siap mendukung melalui pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Harapannya, potensi lokal yang dimiliki masyarakat dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap, proses verifikasi dan validasi dapat berlangsung secara objektif dan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi pengembangan program Kampung Kreatif Sumut Berkah di Kabupaten Deliserdang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan yang menjadi lokasi usulan, serta pemangku kepentingan terkait.(id.28)