Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76 Persen, Peringkat Keempat se-Sumut


KISARAN (Waspada.id): Realisasi penyerapan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan di Kabupaten Asahan telah mencapai 68,76 persen, menempatkannya pada peringkat keempat tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Angka capaian ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang digelar bersama tim Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026), pukul 09.00 WIB.
Sesditjen Keuda Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., memberikan apresiasi atas kinerja tersebut. Namun ia mengingatkan agar seluruh kegiatan dioptimalkan dan dipercepat, tetap tepat sasaran, serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Saya tegaskan pesan Menteri Dalam Negeri: anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan penanganan bencana," tegasnya.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan TKD Tambahan yang sangat membantu mengatasi keterbatasan fiskal, khususnya mempercepat pemulihan pascabencana November 2025 lalu. Bencana tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, hingga perekonomian.

"Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati. Ia juga meminta seluruh Kepala OPD dan bendahara pengeluaran menyampaikan kondisi riil di lapangan serta terbuka terhadap arahan tim Kemendagri.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk mengecek daerah penerima TKD Tambahan, di mana Kabupaten Asahan merupakan salah satu penerima terbesar di Sumatera Utara. Tim memastikan anggaran telah direalisasikan sesuai peruntukannya dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif mempublikasikan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., yang mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus melakukan pengawasan menyeluruh di setiap tahapan kegiatan. Pengelolaan TKD Tambahan diharapkan semakin optimal, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan perekonomian pascabencana.
Kegiatan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta pejabat dari Kemendagri tersebut berjalan lancar dan berakhir pada pukul 12.15 WIB.(id39)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda