Ekonom Ingatkan Dampak Kenaikan Pertamax Pada Daya Beli, Inflasi Diperkirakan Tetap Terkendali

JAKARTA (Waspada.id): Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai belum akan memicu lonjakan inflasi yang ekstrem. Namun, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari.

Melansir Republika, Minggu (14/6), Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan, dampak kenaikan Pertamax lebih berpotensi dirasakan melalui meningkatnya biaya hidup harian dibandingkan lonjakan inflasi nasional secara langsung.

“Dampak kenaikan Pertamax terhadap daya beli kelas menengah kemungkinan tidak langsung terlihat sebagai lonjakan inflasi nasional yang ekstrem, tetapi akan terasa pada biaya hidup harian,” kata Abra, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Abra, tekanan terhadap konsumsi masyarakat sebenarnya sudah mulai terlihat sebelum kenaikan harga Pertamax terjadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 2,42 persen.

“Artinya, ruang konsumsi masyarakat sudah mulai tertekan sebelum kenaikan Pertamax terbaru sepenuhnya tercermin dalam inflasi bulan berikutnya,” katanya.

Pemerintah sebelumnya menegaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme pasar dengan mempertimbangkan kondisi energi global, dinamika geopolitik, serta biaya distribusi energi. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap dipertahankan sesuai peruntukannya.

Abra menilai kelompok kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup akibat berbagai kebutuhan yang meningkat secara bersamaan.

“Kelas menengah menghadapi kombinasi tekanan dari biaya transportasi, pangan, pendidikan, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, inflasi bulanan pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen, dengan kelompok transportasi mengalami inflasi 0,61 persen dan menyumbang 0,07 persen terhadap inflasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga BBM.

“Karena itu, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya menjaga inflasi agregat, tetapi juga harus menjaga daya beli kelompok kelas menengah yang semakin rentan,” katanya.

Untuk mengurangi dampak yang lebih luas, Abra mendorong pemerintah memperkuat transparansi formula harga BBM nonsubsidi, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kualitas transportasi publik.

Ia juga mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite apabila selisih harga semakin melebar.

“Pemerintah perlu mengantisipasi migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Jika migrasi ini tidak dikelola dengan pengetatan kriteria BBM subsidi, maka beban APBN bisa meningkat dan subsidi justru semakin tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan yang lebih langsung menyentuh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

“Skema subsidi upah sementara dapat menjadi bantalan agar kenaikan biaya transportasi tidak langsung menggerus konsumsi rumah tangga,” kata Abra.

Menurutnya, penguatan subsidi transportasi umum di kawasan perkotaan dan daerah penyangga juga menjadi langkah penting untuk memberikan alternatif mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Pekerja perlu memiliki alternatif mobilitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi berbasis BBM,” ujarnya.

Sementara itu, pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi masih berada dalam batas yang terkendali.

“Kenaikan Pertamax menambah inflasi tahun ini sekitar 0,3–0,7 poin, terasa, tetapi masih terkendali selama harga Pertalite dan solar subsidi tidak ikut naik,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yayan memperkirakan inflasi tahun 2026 yang semula berada di kisaran 2,6 persen dapat meningkat menjadi sekitar 3,3 persen akibat penyesuaian harga Pertamax.

“Artinya, kenaikan Pertamax menambah sekitar 0,7 poin persen. Dampak terasa paling kuat pada Juni, Juli, dan Agustus,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan dampak tersebut bersifat sementara dan bukan pemicu inflasi berkepanjangan.

“Setelah itu, penyesuaian selesai. Ini kenaikan harga satu kali, bukan inflasi yang terus berlari. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia 2,5 plus-minus 1 persen,” ujar Yayan.

Ia menjelaskan proyeksi tersebut disusun berdasarkan model statistik yang menggunakan data inflasi BPS, data konsumsi BBM dari BPH Migas, riwayat harga Pertamina, serta data konsumsi rumah tangga dari SUSENAS.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas. Namun terkait mekanisme kuota BBM subsidi, pemerintah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Kenaikan harga Pertamax pun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. (Rep)