Ekonomi Sumut Melambat di Bawah 5 Persen, Pengamat: Daya Beli Masyarakat Harus Dipulihkan

MEDAN (Waspada.id): Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) menghadapi tantangan seiring melambatnya konsumsi rumah tangga pada kuartal III. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat masih membutuhkan perhatian serius, terutama di tengah tekanan kenaikan harga barang dan ketidakpastian ekonomi global.

Berdasarkan data BPS Sumut, pada triwulan III-2026, ekonomi Sumut tumbuh sebesar 4,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year-on-year (y-on-y). Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 16,96 persen, diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,77 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,04 persen, serta PMTB sebesar 4,98 persen.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin menilai, perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang perlu dicermati dalam melihat kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada kuartal III tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal II yang mencapai 5,1 persen.

Perlambatan juga terlihat dari pertumbuhan secara kumulatif. Konsumsi rumah tangga hingga kuartal III tercatat tumbuh 5,06 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal II sebesar 5,07 persen.

"Artinya secara keseluruhan belanja masyarakat memang tengah alami perlambatan," kata Gunawan.

Sebaliknya, pengeluaran konsumsi pemerintah justru menunjukkan peningkatan. Pada kuartal III, belanja pemerintah tumbuh 16,96 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal sebelumnya sebesar 14,17 persen.

Sementara secara kumulatif, pengeluaran pemerintah masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 13,76 persen.

Menurut Gunawan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas belanja pemerintah masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sumut ketika konsumsi masyarakat mengalami perlambatan.

Hal menarik lainnya terlihat dari sektor usaha akomodasi serta makanan dan minuman yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada kuartal III secara tahunan.

Gunawan menilai, perkembangan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut mendorong aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor penyediaan makanan dan minuman.

"Sehingga saya berkesimpulan bahwa program MBG masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di kuartal ketiga, sejalan dengan peningkatan belanja atau konsumsi pemerintah," ujarnya.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat indikator lain yang perlu menjadi perhatian, yakni melemahnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut.

Kontribusi konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 50,04 persen pada kuartal III, lebih rendah dibandingkan kuartal II yang mencapai 50,51 persen.

Gunawan menegaskan, pengukuran daya beli dan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Pola pengeluaran masyarakat juga harus menjadi perhatian karena mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan.

"Ada dua genderang besar yang menggambarkan bagaimana pola belanja masyarakat saat ini. Pertama masyarakat memang menahan pengeluaran meskipun ada saldo yang bisa dihemat dari kehadiran MBG," jelasnya.

Kemungkinan lainnya, kata dia, kemampuan belanja masyarakat mengalami tekanan akibat kenaikan harga barang, stagnasi pendapatan, bahkan penurunan pendapatan.

"Atau justru pengeluaran optimal yang bisa dibelanjakan justru tergerus oleh kenaikan harga barang ataupun terjadi stagnasi atau lebih buruknya penurunan pada sisi pendapatan," ungkap Gunawan.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu bekerja lebih keras untuk memulihkan daya beli masyarakat. Terlebih, tantangan pemulihan konsumsi rumah tangga juga datang dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan kenaikan pajak yang dibebankan kepada masyarakat.

"Dari realisasi pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, kesimpulannya pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memulihkan daya beli masyarakat," tegasnya.

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global juga berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian daerah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika pemerintah harus mempertahankan subsidi dalam jumlah besar.

Gunawan mengingatkan, apabila terjadi penyesuaian besaran subsidi pada tahun mendatang, dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat dan memengaruhi aktivitas ekonomi Sumut.

"Dan jika ada penyesuaian besaran subsidi di tahun mendatang, maka kinerja perekonomian Sumut masih akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2026 ini," pungkasnya. (id09)