Eks Plt Kadis Tak Kenal Itong, Direktur CV Sri Rezeki Ungkap Peran Sebenarnya di Kasus Bansos Labusel


MEDAN (Waspada.id): Eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut, Hj. Nurhamimah, mengaku tidak mengenal terdakwa Andri Budiana alias Itong dalam persidangan perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) Tahun Anggaran 2024.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (18/11), yang menghadirkan sejumlah saksi mahkota tersebut, Nurhamimah menegaskan tidak pernah berkomunikasi maupun berhubungan dengan Itong terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran bansos.
"Saya tidak kenal Itong dan tidak pernah berkomunikasi dengannya," ujar Nurhamimah saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa, Raja David Siagian, SH.
Meski mengaku tidak mengenal Itong, Nurhamimah mengungkapkan pernah dua kali bertemu dengan Bripka Yasir Mukhtadi Lubis. Pertemuan pertama berlangsung di luar kantor, sedangkan pertemuan kedua di Kantor Dinas Sosial Labusel.
Nama Yasir juga disebut oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Putra Pauji Siregar, sebagai pihak yang berkoordinasi dengannya dalam kegiatan tersebut.
Putra mengaku pernah bertemu dengan Yasir. Namun, ia menegaskan tidak pernah mengenal Itong dan tidak pernah melihat terdakwa tersebut datang ke Kantor Dinas Sosial Labusel.
Hal itu disampaikan Putra menjawab pertanyaan advokat Raja David Siagian, SH. Putra juga menyatakan Itong tidak pernah mengatur jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.
Keterangan mengenai pertemuan dengan Yasir turut disampaikan Rully Novanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Rully juga mengaku pernah bertemu dengan Yasir dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Sementara itu, Direktur CV Sri Rezeki, Himalayani Nasution, mengungkapkan bahwa keterlibatan Itong dalam kegiatan tersebut sebatas membantu pekerjaan teknis berupa mengunggah dokumen melalui sistem katalog elektronik (e-katalog).
Menurut Himalayani, pekerjaan Itong berkaitan dengan proses perubahan data dalam sistem, termasuk penyesuaian informasi pembayaran. Ia juga menyebut Itong tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Dalam persidangan turut disinggung mengenai uang yang disebut diterima Yasir dari CV Sri Rezeki. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pendalaman majelis hakim diketuai Cipto Nababan terkait aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam kegiatan penyaluran bansos.
Sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Dharmawangsa, Dr. Rina Melati Sitompul, SH, MH, menilai keterlibatan Andri Budiana alias Itong berdasarkan uraian perbuatan yang didakwakan lebih mengarah pada pembantuan daripada turut serta dalam tindak pidana korupsi.
Dalam persidangan, Senin (16/11), Rina menjelaskan bahwa seseorang yang menjalankan perintah pihak lain tidak otomatis dapat dikategorikan turut serta dalam tindak pidana.
"Penentuan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan pengetahuan, kehendak, motif, tujuan, serta kualitas perbuatan masing-masing pihak," katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Cipto Hosari Parsaoran Nababan.
Menurut Rina, penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus membuktikan adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, kemudian disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Keterangan ahli tersebut didalami penasihat hukum terdakwa, Raja David Siagian dan Kondios M. Pasaribu, yang menyebut Andri bukan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menurut penasihat hukum, Andri hanya membantu pembuatan dan mengunggah dokumen perusahaan ke katalog elektronik Dinas Sosial Labusel atas permintaan Yasir.
Penasihat hukum juga menyampaikan bahwa Andri menerima uang sekitar Rp18 juta dari CV Sri Rezeki sebagai pembayaran atas pekerjaan teknis terkait pengadaan melalui e-katalog, bukan karena memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam proses pengadaan.
Berdasarkan uraian perbuatan yang didakwakan, Rina berpendapat keterlibatan Andri lebih mengarah pada bentuk pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP. Namun, unsur tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan.
"Menurut saya, penuntut umum keliru menerapkan pasal dan cenderung bisa divonis onslag," ujarnya.
Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa lima orang, yakni Nurhamimah, Putra Pauji Siregar, Rully Novanda, Andri Budiana alias Itong, serta Himalayani Nasution selaku Direktur CV Sri Rezeki.
Kelima terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan korupsi penyaluran bansos Labusel Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan dakwaan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,9 miliar.(Fes)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda