Ending Purbaya di Sarang Penyamun

Purbaya Yudhi Sadewa datang ke Kementerian Keuangan seperti petarung yang tak membawa rem mulut. Setahun kemudian, ia pergi hampir sama mendadaknya.

SENIN, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Istana mengumumkan pergantian itu tanpa menjelaskan secara terbuka alasan pencopotannya.

Maka, selebihnya adalah kepingan puzzle. Berbagai spekulasipun bertebaran di wajah media mainstream dan media sosial.

Purbaya sendiri mengakui perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September—terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai—“sebagian” berkaitan dengan pencopotannya. Ekonom Bhima Yudhistira juga menyoroti dugaan persoalan koordinasi internal, kebijakan restitusi pajak, hingga ketegangan menyangkut setoran dividen BUMN melalui Danantara. Tetapi semua itu tetap analisis, bukan alasan resmi Presiden.

Ironinya, empat hari sebelum kursinya dicabut, Purbaya justru sedang mengacak-acak rumah yang dipimpinnya.

Begitulah karakter Purbaya. Ekonom lulusan Purdue University ini bukan birokrat yang gemar berbicara dalam bahasa steril. Mantan Ketua LPS itu datang membawa gaya ceplas-ceplos, percaya diri, bahkan kadang kelewat percaya diri.

Kontroversi bahkan menyambut Purbaya pada hari pertama. Baru beberapa jam duduk sebagai Menteri Keuangan, ia menyebut gerakan 17+8—rangkaian tuntutan reformasi yang lahir dari gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025—sebagai suara “sebagian kecil rakyat”. Padahal isinya bukan cuma soal perut: ada reformasi DPR, kepolisian, perpajakan, pemberantasan korupsi, hingga akuntabilitas aparat. Sehari kemudian Purbaya meminta maaf. Lidahnya rupanya lebih cepat berlari daripada masa adaptasinya sebagai menteri.

Namun Purbaya bukan cuma mesin kontroversi.

Salah satu gebrakannya adalah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank Himbara dan BSI untuk memperbesar likuiditas dan menggerakkan kredit. Ia juga mendorong percepatan belanja pemerintah serta membenahi penerimaan pajak dan bea-cukai.

Angka makro memberinya sebagian amunisi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026. Hingga semester I, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, naik 21,4 persen secara tahunan. Defisit APBN Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB.

Tetapi target ambisiusnya belum sepenuhnya tercapai. Purbaya sendiri mengakui ekonomi mestinya sudah bergerak mendekati 6 persen. Reformasi pajak dan bea-cukai pun masih menjadi pekerjaan berjalan ketika ia dihentikan di tengah jalan.

Kini datang Suahasil Nazara.

Ia adalah antitesis gaya Purbaya: akademisi, guru besar ekonomi Universitas Indonesia, lama berkecimpung dalam kebijakan fiskal, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, dan bertahun-tahun menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Pesan pertamanya sederhana: menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, mempertahankan defisit di bawah 3 persen, serta memperbaiki komunikasi publik.

Di situlah ending Purbaya terasa anomali.

Ia masuk ketika negara membutuhkan gebrakan. Ia keluar ketika gebrakannya mulai menyentuh terlalu banyak meja.

Apakah Purbaya tersandung oleh reformasi yang ia dorong, komunikasi politiknya sendiri, konflik birokrasi, atau sekadar kebutuhan Presiden mengganti nakhoda? Belum ada fakta resmi yang menutup pertanyaan itu dari pendengung istana.

Yang terang, mengurus Kementerian Keuangan memang bukan pekerjaan menghitung angka di Excel. Di sana berputar pajak, cukai, utang, APBN, kepentingan bisnis dan politik, birokrasi, dan triliunan rupiah uang negara.

Sebuah belantara tempat integritas diuji—dan seorang menteri bisa datang dengan gebrakan, lalu pulang sebelum debunya sempat mengendap. Inilah negeri sarang penyamun: yang lurus dipatahkan; dimatikan, yang bengkok dipelihara dan “ditangkarkan”!