Erosi Krueng Babahrot Mengganas, Abdya Ajukan Pengaman Tebing Rp130 MiliarErosi Krueng Babahrot Mengganas, Abdya Ajukan Pengaman Tebing Rp130 MiliarErosiKruengBabahrotMengganas,AbdyaAjukanPengamanTebingRp130Miliar

BLANGPIDIE (Waspada.id): Gerusan Krueng Babahrot di kawasan Dusun Lhung Mane, Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), kian mengancam lahan produktif masyarakat.

Aliran sungai yang terus mengikis tepian DAS tersebut, mengakibatkan sebagian kebun warga hilang. Jika tidak segera ditangani, erosi dikhawatirkan meluas dan mengancam kawasan di sekitar aliran sungai.

Persoalan itu bukan lagi sekadar ancaman lingkungan. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan, setiap meter lahan yang tergerus, berarti berkurangnya sumber penghasilan.

Salah seorang pemilik kebun, Saiful mengatakan, lahan miliknya yang sebelumnya mencapai sekitar empat hektare, kini telah berkurang akibat terus-menerus diterjang arus Krueng Babahrot.

Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan arah aliran sungai, yang membuat gerusan semakin mendekati lahan perkebunan warga. "Kami berharap, penanganan tidak berhenti pada respons sesaat, tetapi dilakukan secara menyeluruh, agar erosi tidak terus menggerus lahan masyarakat," harapnya.

Bupati Abdya Safaruddin Senin (24/8) mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengusulkan penanganan Krueng Babahrot, kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan bertahap, mulai dari langkah darurat, hingga pembangunan pengaman tebing secara permanen. “Mohon bersabar. Persoalan ini sudah kita usulkan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk kebutuhan mendesak, Pemkab Abdya akan melakukan intervensi, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), termasuk upaya normalisasi aliran sungai.

Namun, untuk penanganan permanen dengan cakupan lebih luas, pemerintah daerah mengusulkannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Aceh, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I. “Untuk jangka mendesak, Pemerintah Abdya akan melakukan penanganan melalui APBK, termasuk normalisasi sungai,” ujar Safaruddin.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Abdya, Rahwadi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk menangani erosi di Cot Seumantok tergolong besar. Berdasarkan perencanaan yang disusun, pembangunan pengaman tebing sepanjang sekitar 2.500 meter, diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp70,657 miliar.

Besarnya kebutuhan dana tersebut, membuat penanganan secara menyeluruh sulit, jika hanya mengandalkan kemampuan APBK. “Penanganan menyeluruh butuh anggaran besar, makanya kita minta bantu ke Pemerintah Aceh dan pusat,” kata Rahwadi.

Menurutnya, Bupati Safaruddin juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri PU, serta Anggota Komisi V DPR RI, untuk memperjuangkan sejumlah kebutuhan pembangunan strategis di Abdya.

Selain penanganan Krueng Babahrot, sejumlah agenda yang diusulkan meliputi, pembangunan jalan dua jalur dan pengembangan jaringan irigasi sayap kanan.

Rahwadi mengatakan, pembangunan pengaman tebing bukan hanya berkaitan dengan penyelamatan kebun warga, tetapi juga bagian dari mitigasi bencana, untuk mengurangi ancaman banjir dan longsor ketika debit sungai meningkat. “Bapak Bupati sudah mengusulkan kepada Menteri PU, untuk sejumlah rencana pembangunan, termasuk penanganan Krueng Babahrot,” ujarnya.

Ancaman erosi ternyata tidak hanya terjadi di Cot Seumantok. Pemkab Abdya juga telah mengusulkan pembangunan pengaman tebing, di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot.

Untuk kawasan tersebut, panjang pengaman tebing yang direncanakan mencapai sekitar 2.000 meter, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan Rp60,185 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pembangunan pengaman tebing di dua lokasi tersebut, mencapai sekitar Rp130,8 miliar.

Rahwadi berharap, dukungan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, dapat mempercepat realisasi pembangunan tersebut. “Pemerintah daerah berharap, dukungan pemerintah provinsi dan pusat, agar dapat mempercepat realisasi pembangunan pengaman tebing di dua kawasan tersebut,” katanya.

Bagi Pemkab Abdya, percepatan penanganan menjadi penting. Sebab, persoalan Krueng Babahrot tidak hanya menyangkut abrasi tepian sungai, tetapi menyentuh langsung aspek perlindungan aset masyarakat, keberlanjutan lahan produktif, keselamatan infrastruktur, serta potensi bencana banjir dan longsor.

Jika tidak segera ditangani secara permanen, gerusan sungai berpotensi terus mengubah bentang lahan dan memperbesar kerugian masyarakat yang berada di sepanjang DAS Krueng Babahrot.(id82)