Evaluasi Program MBG, Pemerintah Temukan Dugaan Korupsi Hingga Pemborosan AnggaranEvaluasi Program MBG, Pemerintah Temukan Dugaan Korupsi Hingga Pemborosan AnggaranEvaluasiProgramMBG,PemerintahTemukanDugaanKorupsiHinggaPemborosanAnggaran

JAKARTA (Waspada.id): Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai persoalan dalam tata kelola dan implementasinya. Sejumlah temuan, mulai dari dugaan korupsi, pemborosan anggaran hingga polemik utang proyek dapur MBG, menjadi perhatian pemerintah dan menjadi salah satu alasan dilakukannya pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG menjadi persoalan paling menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Perkara tersebut menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka.

Perkembangan terbaru muncul setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengklaim siap mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkapkan terdapat sedikitnya 26 nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kejaksaan Agung.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," kata Krisna, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (13/6).

Pernyataan tersebut memicu berbagai bantahan dari sejumlah pihak yang namanya disebut-sebut terkait kasus tersebut.

Selain dugaan korupsi, pemerintah juga menemukan potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

Menurut Zulhas, jumlah titik dapur yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari target awal.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.

Ia menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG pasca pergantian pimpinan BGN.

Pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang diduga melibatkan mantan pimpinan BGN.

Persoalan lain yang turut mencuat adalah polemik dana talangan proyek Dapur Perintis MBG. Pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, menuntut pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut sebagai dana talangan untuk proyek tersebut.

Kuasa hukum Mujazin, Ahmad Yazdi, menjelaskan bahwa kliennya menandatangani nota kesepahaman dengan Lodewyk Pusung pada September 2025 terkait pengelolaan 97 titik dapur MBG.

Menurut Yazdi, dana tahap pertama sebesar Rp62,25 miliar telah disetorkan, sementara sisa dana dibayarkan melalui cek bernilai puluhan miliar rupiah. Namun, hak pengelolaan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan.

"Faktanya, zonk," kata Yazdi.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa persoalan itu tidak berkaitan dengan lembaganya.

"Itu enggak ada kaitannya dengan BGN, itu personal. Itu kan kaitannya dia dengan Pak Pusung," ujar Nanik.

Berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi fokus evaluasi pemerintah. Penataan ulang tata kelola, pengawasan anggaran, serta penyelesaian persoalan hukum diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (cnni)