F-PKS DPRD Sumut Tegaskan: Anggaran Naik, Dampak Ke Rakyat Harus Besar

MEDAN ( Waspada.id) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menegaskan kenaikan anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 harus diikuti dengan peningkatan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, ST, MT, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan penambahan ruang fiskal sepanjang anggaran tersebut benar-benar dibutuhkan dan memiliki program serta target manfaat yang jelas.

“Kami tidak ingin perubahan APBD hanya menjadi perubahan angka. Yang paling penting adalah perubahan hasil. Anggaran boleh bertambah, tetapi masyarakat harus merasakan manfaat yang juga bertambah. Jangan sampai anggaran besar, tetapi dampaknya kecil,” tegas Abdul Rahim, dari Dapil Sumut 7/Tabagsel.

Ia juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp532,49 miliar. Menurutnya, SiLPA perlu dilihat secara lebih mendalam karena tidak seluruh anggaran yang tidak terserap otomatis menunjukkan efisiensi.

“Uang yang tidak dibelanjakan bukan selalu berarti uang yang dihemat. Bisa jadi, di balik anggaran yang tidak terserap terdapat jalan yang belum diperbaiki, sekolah yang belum dibenahi, fasilitas kesehatan yang belum tersedia, atau kebutuhan masyarakat yang belum tertangani,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemprov Sumut menyampaikan secara transparan rincian penyebab SiLPA berdasarkan perangkat daerah, program dan kegiatan.

Dalam P-APBD 2026, belanja daerah direncanakan meningkat sekitar Rp1,68 triliun, dari Rp11,68 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Abdul Rahim meminta kenaikan tersebut diuji dari sisi kualitas, kesiapan pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami mempertanyakan, apa saja program yang menyebabkan kenaikan belanja tersebut? Perangkat daerah mana yang memperoleh tambahan terbesar? Apa output-nya dan apa outcome-nya?” katanya.

Ia secara khusus menyoroti kenaikan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp738,62 miliar serta Belanja Modal sekitar Rp656,69 miliar. PKS mendukung peningkatan belanja modal sepanjang diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan memiliki kesiapan teknis.

Abdul Rahim mengingatkan jangan sampai tambahan anggaran tidak terealisasi karena persoalan perencanaan, pengadaan, lahan maupun keterbatasan waktu pelaksanaan dan akhirnya kembali menjadi SiLPA.

Fraksi PKS juga mempertanyakan pemangkasan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp70 miliar menjadi Rp60 miliar di tengah masih tingginya risiko bencana di Sumatera Utara.

“Di satu sisi pemerintah mengatakan perubahan APBD ini harus memperkuat respons terhadap kondisi darurat dan pemulihan pascabencana, tetapi di sisi lain BTT justru dipangkas. Apa dasar pemotongan tersebut? Bagaimana mitigasi pemerintah jika terjadi bencana baru pada akhir tahun?” tanyanya.

Selain itu, PKS meminta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diberikan berdasarkan kebutuhan dan indikator yang jelas agar mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Abdul Rahim turut menyoroti kemandirian fiskal Sumut. Dalam P-APBD 2026, pendapatan daerah meningkat sekitar Rp1,26 triliun, namun sebagian besar kenaikan berasal dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,13 triliun. Sementara PAD hanya meningkat sekitar Rp122 miliar.

“Jangan sampai kita merasa semakin mandiri secara fiskal hanya karena transfer dari pusat meningkat. Kemandirian harus ditunjukkan dengan kemampuan daerah meningkatkan PAD secara sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Terkait tambahan penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar Rp50 miliar sehingga total penyertaan modal dalam perubahan APBD menjadi Rp100 miliar, Abdul Rahim meminta pemerintah memastikan adanya return yang jelas bagi daerah.

“Kalau pemerintah daerah menambah modal, harus jelas berapa tambahan laba yang ditargetkan, berapa tambahan dividen yang akan diterima daerah, kapan return-nya, dan apa manfaat ekonominya bagi masyarakat Sumatera Utara,” tegasnya.

Menurut Abdul Rahim, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat serapan. Ukuran utamanya adalah dampak yang dirasakan masyarakat.

“Masyarakat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Masyarakat hidup dari kemampuan membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara kritis dan konstruktif.

“APBD Sumatera Utara bukan hanya harus besar secara nominal, tetapi besar manfaatnya. Bukan hanya tinggi serapannya, tetapi tinggi dampaknya,” pungkas Abdul Rahim Siregar.(id143)