Breaking News
Memuat breaking news...

Faizar: Sekolah Rakyat Harus Putus Kemiskinan

Redaksi
Redaksi
Jumat, 18 September 2026 - 4.57 PM WIB
Faizar: Sekolah Rakyat Harus Putus Kemiskinan
Faizar Rianda Pemuda Kota Lhokseumawe. Waspada.id/Ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size

LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Program Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe diharapkan tidak berhenti sebagai program pendidikan gratis, tetapi mampu menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pemuda Kota Lhokseumawe, Faizar Rianda, mengatakan program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem tersebut membuka peluang bagi kelompok masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan fasilitas pendukung secara layak.

“Sekolah Rakyat harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar program pendidikan,” kata Faizar, Kamis (17/9).

Menurutnya, para siswa memperoleh pendidikan sekaligus sejumlah kebutuhan dasar secara gratis, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar hingga layanan kesehatan.

Fasilitas tersebut, kata Faizar, dapat membantu mengurangi beban keluarga sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak dari kelompok ekonomi rentan untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan.

Perhatian dan alokasi anggaran, menurutnya, tetap perlu diberikan secara proporsional kepada sekolah-sekolah negeri lainnya yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

“Jangan sampai karena fokus pada Sekolah Rakyat, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai,” ujarnya.

Faizar juga menyoroti keberlanjutan anggaran operasional dan pemerataan kualitas tenaga pendidik sebagai bagian penting yang harus dipersiapkan pemerintah.

Ia meminta pelaksanaan program dilakukan secara transparan, berbasis data, serta terintegrasi dengan upaya pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh.

“Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya berbasis data, transparan, dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional,” pungkasnya. (Nas)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement