Film Pendek Mahasiswa Hukum UMSU Lolos Pendanaan PKM-VGK Kemendiktisaintek 2026

MEDAN (Waspada): Minat terhadap video dan film pendek menjadi jalan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melahirkan gagasan inovatif di bidang hukum dan keamanan masyarakat.

Hal itu dibuktikan tim mahasiswa Fakultas Hukum UMSU yang berhasil lolos dalam pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Tahun 2026.

Tim diketuai Chevyn Gading Afarizky dengan anggota Elsyifa Fisalim Chan, Wika Suryani dan Mhd Raja Febriyanto. Dalam pelaksanaan dan pengembangan gagasan, tim didampingi Dosen Fakultas Hukum UMSU, Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum.

Menariknya, gagasan diusung tim tersebut tidak lahir semata-mata dari pembahasan akademik di ruang perkuliahan. Ketertarikan mahasiswa terhadap dunia kreatif, khususnya editing video dan produksi filmnpendek, turut menjadi modal dalam mengembangkan konsep PKM-VGK yang mereka ajukan.

Kebiasaan mengolah video, menyusun alur cerita, hingga membuat proyek film pendek kemudian mereka bawa ke dalam konteks yang lebih serius, yakni bagaimana data kriminalitas dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Dari proses tersebut lahirlah gagasan "Smart Crime Map", sebuah konsep sistem pemetaan berbasis data kriminalitas yang dirancang untuk membantu masyarakat memahami informasi risiko suatu wilayah secara lebih bertanggung jawab.

Ketua Tim Chevyn Gading Afarizky kepada Waspada.id, Jumat (28/8/2026) mengatakan, gagasan itu berangkat dari persoalan bahwa data kriminalitas selama ini banyak tersimpan dalam bentuk laporan, angka, catatan lokasi, dan waktu kejadian. Namun informasi tersebut belum tentu mudah dipahami masyarakat apabila tidak diolah dan disajikan secara komunikatif.

Melalui Smart Crime Map, tim merancang sistem yang mengintegrasikan data kriminalitas historis dengan laporan kejadian dari masyarakat. Pengguna nantinya dapat mengirimkan laporan dengan mencantumkan jenis kejadian, lokasi, waktu, serta bukti pendukung.

Namun, kata dia, laporan masyarakat tidak serta-merta ditampilkan sebagai informasi kerawanan. Sistem dirancang memiliki tahapan pemeriksaan terhadap kelengkapan laporan dan kemungkinan adanya laporan ganda atau duplikasi. Data selanjutnya memerlukan proses konfirmasi oleh petugas yang berwenang sebelum digunakan dalam analisis.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting dari gagasan yang dibawa tim. Mereka ingin memastikan bahwa satu laporan yang belum terkonfirmasi tidak langsung membuat sebuah wilayah dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat risiko tinggi.

Data yang telah terverifikasi kemudian dianalisis berdasarkan lokasi, waktu, dan pola kejadian. Hasilnya dirancang untuk divisualisasikan dalam tiga kategori warna, yakni merah, kuning, dan hijau.

Zona merah menunjukkan tingkat risiko yang relatif lebih tinggi, zona kuning menunjukkan wilayah yang perlu mendapat kewaspadaan, sedangkan zona hijau menunjukkan tingkat risiko yang relatif lebih rendah berdasarkan data dan periode analisis yang digunakan.

Tim menegaskan bahwa kategori tersebut bukanlah jaminan bahwa suatu wilayah sepenuhnya aman maupun pasti terjadi tindak kriminal. Status zona juga tidak bersifat permanen karena dapat berubah mengikuti pembaruan data terverifikasi dan evaluasi secara berkala.

"Melalui Smart Crime Map, kami ingin menunjukkan bahwa data kriminalitas tidak cukup hanya disimpan. Data tersebut perlu diverifikasi, dianalisis, dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa menganggap peta sebagai jaminan keamanan mutlak,” ujar Chevyn.

Selain pemetaan wilayah, Smart Crime Map juga dirancang memiliki fitur perbandingan rute. Sistem dapat membandingkan jarak, perkiraan waktu perjalanan, serta skor risiko dari sejumlah pilihan rute sehingga pengguna dapat mempertimbangkan alternatif perjalanan berdasarkan tingkat risiko relatif.

Fitur tersebut kembali menekankan bahwa sistem tidak menjanjikan adanya rute yang sepenuhnya aman. Informasi yang diberikan hanya menjadi bahan pertimbangan berdasarkan data terverifikasi dan periode analisis yang tersedia.

Sementara bagi aparat berwenang, tim merancang dashboard yang dapat menampilkan laporan terverifikasi serta pola kejadian pada suatu wilayah.

Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam mempertimbangkan titik yang perlu mendapat perhatian atau menjadi prioritas patroli.

Kreativitas Mahasiswa Berdampak

Dosen pendamping tim PKM-VGK, Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum menyambut positif gagasan dikembangkan mahasiswa.

Menurutnya, salah satu hal menarik dari PKM-VGK adalah kemampuan mahasiswa menggabungkan kreativitas di bidang audiovisual dengan persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami aspek normatif, tetapi juga perlu mampu melihat persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan menawarkan gagasan penyelesaian yang konstruktif. Kreativitas dalam membuat video dan film pendek dapat menjadi kekuatan ketika diarahkan untuk mengomunikasikan gagasan hukum kepada masyarakat,” ujar Dr. Tengku Erwinsyahbana.

Ia menilai keikutsertaan mahasiswa dalam PKM juga menjadi ruang pembelajaran yang penting karena mahasiswa tidak hanya belajar menyusun gagasan, tetapi juga dituntut mengembangkan inovasi, membangun kerja sama tim, serta menyampaikan ide secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Paling penting dari program ini bukan hanya bagaimana mahasiswa memperoleh pendanaan, tetapi bagaimana mereka belajar mengembangkan gagasan yang memiliki nilai akademik sekaligus relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Smart Crime Map masih merupakan sebuah gagasan yang perlu terus dikembangkan, diuji, dan disempurnakan,” tambahnya.()