Breaking News
Memuat breaking news...

Forum Alumni Doktor IPS USK Bedah Isu Sosial Aceh

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 19 September 2026 - 7.23 PM WIB
Forum Alumni Doktor IPS USK Bedah Isu Sosial Aceh
Pose bersama usai bedah sosial di Aceh dalam rangka memperingati Milad ke-65 USK, Sabtu (19/9/2026).
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size

BANDA ACEH (Waspada.id): Forum Alumni Program Studi Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (DPIPS) bersama mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) membedah sejumlah persoalan sosial di Aceh dalam rangka memperingati Milad ke-65 USK, Sabtu (19/9/2026).

Sejumlah isu yang dibahas berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari konflik pertanahan, keamanan dan ketertiban masyarakat, perdamaian, lingkungan dan kebencanaan, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Forum tersebut menilai perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih besar dalam menjawab berbagai persoalan sosial di Aceh melalui riset serta kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan dibuka Direktur Sekolah Pascasarjana USK yang diwakili Wakil Direktur Bidang Akademik, Afnan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Afnan menekankan pentingnya peran alumni yang kini menempati berbagai posisi strategis. Ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi, menurutnya, harus dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Persoalan konflik pertanahan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Dr. Sunawardi, yang pernah menjabat Pj Bupati Aceh Barat Daya dan berpengalaman di Dinas Pertanahan Aceh, menilai kearifan lokal di tingkat gampong dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa tanah.

“Aceh sebenarnya memiliki nilai-nilai budaya di tingkat gampong yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tanah, terlebih permasalahan pertanahan sering melibatkan jenjang penyelesaian hukum yang bertingkat,” kata Sunawardi.

Sementara Dr. Junaidi, S.Sos., M.H., yang mendalami isu pengelolaan SDA, menyoroti pendekatan restorative justice (RJ) sebagai salah satu alternatif penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.

“Restorative justice seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum,” ujarnya.

Junaidi menekankan prinsip keadilan harus menjadi pijakan utama dalam menangani berbagai persoalan sosial dan pengelolaan sumber daya.

Ketua Prodi Doktor Pendidikan IPS, Dr. Muhammad Aulia, MTESOL., M.A., mendorong alumni dan mahasiswa DPIPS memperluas perspektif terhadap kompleksitas persoalan sosial Aceh. Berbagai persoalan tersebut, katanya, dapat dikembangkan menjadi topik penelitian yang tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga menawarkan solusi.

“Aceh selalu menjadi perhatian nasional dan internasional. Pengelolaan pemerintahan, SDM, dan SDA di Aceh juga menjadi perhatian dunia internasional,” kata Aulia yang baru-baru ini mengikuti sharing session dengan sejumlah universitas di Australia.

Kegiatan ditutup dengan penyusunan peta pemangku kepentingan strategis serta rancangan program yang diharapkan memperkuat peran Sekolah Pascasarjana USK dalam memberikan kontribusi akademik yang berkualitas, berintegritas, dan berdampak bagi penyelesaian persoalan sosial di Aceh.(rel)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement