Breaking News
Memuat breaking news...

FPL Teluk Samawi: Proyek Dua Jalur Gilas Situs Sejarah dan Mata Pencaharian Rakyat Lhokseumawe

Redaksi
Redaksi
Senin, 12 Oktober 2026 - 8.45 AM WIB
FPL Teluk Samawi: Proyek Dua Jalur Gilas Situs Sejarah dan Mata Pencaharian Rakyat Lhokseumawe
Ketua FPL Teluk Samawi Daud menatap alat berat di lokasi proyek, Senin 12/10).Waspada.id/Ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Forum Peduli Lingkungan (FPL) Teluk Samawi menilai pembangunan lanjutan proyek dua jalur di pesisir Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah mengorbankan situs sejarah sekaligus merampas mata pencaharian warga. Keluhan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum FPL Teluk Samawi, Daud, kepada Waspada.id, Minggu (11/10).

Daud memaparkan pembangunan tersebut telah merusak sejumlah situs sejarah berupa bunker dan benteng pertahanan peninggalan tentara Jepang. Upaya penghancuran dan pemindahan dengan alat berat pun dilakukan namun tidak sepenuhnya berhasil, padahal situs tersebut selama ini tidak pernah dipugar maupun dilestarikan.

Selain kerusakan cagar budaya, proyek ini juga memaksa pedagang pesisir membongkar tempat usahanya tanpa ada relokasi yang disiapkan. Sebagian terpaksa beralih profesi, sebagian lainnya berhenti berusaha karena kehabisan modal. Para nelayan tarik pukat pun turut terganggu aktivitasnya akibat kegiatan proyek.

"Saya masih heran apa tujuan proyek dua jalur itu. Kalau ditinjau dari aturan lingkungan, 100 meter dari bibir pantai tidak boleh ada jalan aspal. Situs sejarah terabaikan dan masyarakat kehilangan tempat mencari nafkah," tegas Daud.

Ia juga menyoroti kondisi Jembatan Laos Kala yang menjadi penghubung proyek tersebut dengan jalan nasional sudah darurat dan nyaris ambruk, namun masih tetap dilintasi pengendara. Belum lagi belasan warga di Desa Ulee Jalan dan Hagu Barat Laut belum menerima ganti rugi lahan dan bangunan akibat ketidaksesuaian harga serta sejumlah lahan yang tidak dihitung oleh pemerintah.

Pihaknya telah berulang kali menyampaikan keluhan melalui surat, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Kami bukan menolak pembangunan, kami hanya ingin tahu keuntungannya bagi masyarakat yang tergilas. Yang tampak justru seolah hanya menguntungkan segelintir orang penting," ujar Daud.

Ia berharap Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti A. Bakar, mau turun langsung ke lapangan berdialog dengan warga. "Anggaplah keluhan kami ini keliru, maka berilah kami pemahaman yang benar. Kami siap mendengarkan," pintanya.(id72)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement