Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Fraksi Golkar Akan Serahkan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Ke Pimpinan MPR

Redaksi
Redaksi
Senin, 16 November 2026 - 4.28 PM WIB
Fraksi Golkar Akan Serahkan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah Ke Pimpinan MPR
Diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, di Gedung GBHN Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11). (ist)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, pada 18 November 2026, Fraksi Partai Golkar MPR RI akan menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah kepada pimpinan MPR, untuk diteruskan ke pimpinan DPR.

Menurut Mekeng, keberadaan obligasi daerah menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN), maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Mekeng dalam diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, di Gedung GBHN Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan obligasi bukan merupakan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan, instrumen tersebut telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda.

Karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar penerbitan obligasi daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan.

"Penyusunan regulasi obligasi daerah perlu memperhatikan sejumlah aspek penting. Salah satunya adalah memperjelas implementasi Pasal 18 UUD 1945, khususnya terkait konsep kemandirian fiskal daerah. Selain itu, ruang lingkup kewenangan kementerian dan lembaga yang terlibat juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan,"ungkap Ferdiansyah .

Dia berharap naskah akademik yang telah disiapkan, dapat disempurnakan melalui proses sinkronisasi di DPR RI hingga nantinya menghasilkan undang-undang yang komprehensif.

Dalam hubungan itu Ferdiansyah mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait penerbitan obligasi daerah. Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.

Menurut dia, penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Pengelolaannya pun harus berbasis proyek atau project based, sehingga penggunaan dana dapat terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, untuk meminimalkan risiko, penerapan obligasi daerah dapat dimulai dari pengembangan infrastruktur yang sudah tersedia. Misalnya, peningkatan kapasitas pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, serta infrastruktur lainnya yang memiliki potensi pengembangan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak harus selalu memulai pembangunan dari nol, tetapi dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah ada untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.

Sedangkan Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ade Rossi, menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan akibat pengurangan transfer ke daerah.

Menurutnya, banyak kebutuhan pembangunan di daerah yang harus tetap berjalan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif selain mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Untuk membantu pembangunan di daerah tentu diperlukan alternatif yang lain, salah satunya obligasi daerah," katanya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor pelayanan publik yang berpotensi dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah. Di antaranya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan.

Ade Rossi menilai kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar, tetapi juga daerah penyangga dan berbagai wilayah lainnya.

Karena itu, menurutnya, obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Ia berharap instrumen pembiayaan tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (id89)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement