Fraksi Golkar DPRD Sumut Dorong P-APBD 2026 Prioritaskan Pelayanan Dasar Dan Infrastruktur

MEDAN (Waspada.id): Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H. Abdi Santosa Ritonga, S.E., M.M., saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Rabu (27/8/2026).

Menurut Abdi, perubahan APBD tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pergeseran angka dalam struktur anggaran, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

“Ruang fiskal yang tersedia harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata, terutama dalam penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100,256 miliar atau 1,44 persen menjadi Rp7,067 triliun. Namun, Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp83,272 miliar atau 20,42 persen.

Atas kondisi tersebut, Golkar meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah.

Selain sektor pendapatan, Fraksi Golkar turut menyoroti peningkatan Belanja Daerah sebesar Rp1,655 triliun menjadi Rp13,334 triliun. Sementara Belanja Modal meningkat Rp1,394 triliun atau 91,11 persen.

Peningkatan anggaran tersebut, termasuk penambahan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp660,463 miliar atau 51,46 persen, dinilai harus dibarengi dengan penentuan skala prioritas yang jelas.

Abdi menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan tingginya serapan anggaran. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

Fraksi Golkar juga meminta agar program pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi turut memperhatikan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, Fraksi Golkar mengingatkan agar perubahan dan pergeseran anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.

P-APBD 2026 juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, perikanan, serta sektor-sektor produktif lainnya yang mampu membuka lapangan kerja.

Dalam aspek tata kelola, Fraksi Golkar mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diminta mengantisipasi risiko keuangan, termasuk kemungkinan gagal bayar, dengan melakukan penyesuaian terhadap program-program yang dinilai belum mendesak apabila target pendapatan tidak tercapai.

Di akhir pemandangannya, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Dokumen pemandangan umum Fraksi Golkar tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar H. Aswin, S.H., M.H., Sekretaris Dr. Muhammad Ziad Ananta, S.Sos., M.Si., serta Juru Bicara H. Abdi Santosa Ritonga, S.E., M.M. (id142)