Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Fraksi PAN DPRD Sumut Setujui Ranperda RTRW, Soroti Alih Fungsi Lahan

Redaksi
Redaksi
Jumat, 20 November 2026 - 10.24 PM WIB
Fraksi PAN DPRD Sumut Setujui Ranperda RTRW, Soroti Alih Fungsi Lahan
Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap. Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut 2026–2046 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jumat (20/11). Pendapat akhir itu turut ditandatangani Sekretaris Fraksi PAN, M. Faisal B. Irkh, MH.

Dalam penyampaiannya, Yahdi menegaskan, RTRW merupakan pedoman utama pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Karena itu, seluruh kebijakan pembangunan, pemberian izin, pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat ekonomi hingga pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan.

Fraksi PAN juga menyampaikan 17 catatan strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan perda tersebut.

Salah satu yang disoroti adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah tegas untuk melindungi lahan pertanian sekaligus mendorong pengembangan agroindustri guna meningkatkan nilai tambah hasil produksi petani.

Fraksi PAN juga mencermati perubahan luas kawasan lindung dalam dokumen revisi RTRW, dari sekitar 2.079.224 hektare menjadi 2.026.170 hektare. Penyesuaian tersebut diminta tidak mengurangi komitmen perlindungan lingkungan, khususnya kawasan konservasi, daerah resapan air, hutan adat, dan ekosistem mangrove.

Di sektor industri, Fraksi PAN mendukung pengembangan kawasan industri di lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara, seluas 800 hektare sebagai tahap awal dari rencana total 2.000 hektare.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta kawasan eks HGU PT Emha dan PT Moies sehingga terbentuk kawasan industri terpadu yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Fraksi PAN menilai pengembangan kawasan industri harus diikuti perencanaan infrastruktur pendukung yang memadai, termasuk akses jalan, transportasi, energi, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan pengembangan kawasan industri tidak mengabaikan aspek lingkungan maupun kepentingan masyarakat. Penataan ruang harus mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

Fraksi PAN juga mengingatkan agar pelaksanaan RTRW tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi turut memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kawasan yang selama ini tertinggal perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pemanfaatan ruang yang terarah.

Selain itu, Fraksi PAN mengingatkan pentingnya mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang. Pembatasan pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana, termasuk sekitar Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, harus menjadi perhatian serius.

Pengembangan ekowisata di kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Taman Nasional Gunung Leuser, Batang Gadis, dan Batang Toru juga harus memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan.

Fraksi PAN turut meminta pengawasan kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumur minyak rakyat dilakukan secara ketat sesuai ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan.

Pengawasan tata ruang juga harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi dengan melibatkan masyarakat adat, petani, serta nelayan. Pelibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan tata ruang tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Yahdi menegaskan, persetujuan terhadap Ranperda RTRW tersebut harus diikuti komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Fraksi PAN meminta Pemprov Sumut menjalankan kebijakan tata ruang secara konsisten, transparan, dan terukur melalui program pembangunan lima tahunan.

Dengan demikian, RTRW tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (wsp.id)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement