Fraksi PDIP Dukung Ranperda Sistem Kesehatan, Jangan Ada Lagi Pasien Ditelantarkan


MEDAN (Waspada.id): Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendukung pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan melalui pembentukan panitia khusus (pansus) dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Dukungan tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Lily, MBA, dalam rapat paripurna penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap tanggapan Kepala Daerah atas Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (16/11).
Lily mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi tanggapan dan dukungan Wali Kota Medan terhadap Ranperda inisiatif DPRD tersebut. Menurutnya, terdapat kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif mengenai pentingnya pembenahan sistem pelayanan kesehatan di Kota Medan.
Dia berharap, melalui perda tersebut, pelayanan dan penanganan pasien ke depan semakin baik dan profesional. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menurut Lily, sistem kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.
Karena itu, upaya promotif dan preventif harus diperkuat melalui edukasi kesehatan secara masif, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kesehatan lingkungan serta bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dia juga meminta agar kegiatan posyandu balita dan lanjut usia (lansia) semakin digiatkan dengan melibatkan dokter dan petugas kesehatan di puskesmas.
“Kami berharap komitmen Wali Kota Medan menjadikan 41 unit puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Medan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar dapat direalisasikan melalui perda ini,” ujarnya.
Selain peningkatan pelayanan, Lily menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mereka harus mendapatkan rasa aman dari ancaman maupun tindakan kekerasan saat menjalankan tugas serta memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi.
Terkait pelayanan rujukan, dia menyoroti masih seringnya masyarakat mengeluhkan keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan kelas III yang kerap mengeluhkan perlakuan tidak adil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemko Medan memaksimalkan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan dan RSUD Haji Bachtiar Djafar.
Pembenahan kedua rumah sakit tersebut, menurutnya, perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas gedung dan ruang rawat inap, penyediaan alat kesehatan modern, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan tenaga medis, serta integrasi pelayanan administrasi dengan seluruh puskesmas di Kota Medan.
“Dengan pembenahan tersebut, kami yakin kepercayaan dan minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit milik Pemko Medan dapat kembali meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Ranperda Sistem Kesehatan mengatur secara jelas mekanisme pengaduan masyarakat, pengawasan mutu pelayanan, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar standar pelayanan, baik di puskesmas maupun kedua RSUD milik Pemko Medan.
Lily menambahkan, penguatan sistem kesehatan daerah tersebut sejalan dengan substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencakup penguatan sistem kesehatan nasional, tata kelola pembiayaan, inovasi dan teknologi kesehatan, peran serta masyarakat, serta perlindungan hak dan kewajiban tenaga kesehatan maupun masyarakat. (wsp.id)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda