GAPKI Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah Soroti Legalitas hingga Produktivitas


JAKARTA (Waspada.id): Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta menuntaskan persoalan legalitas lahan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk memenuhi mandatori biodiesel B50.
Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat mengatakan, hingga November 2026, realisasi program PSR telah mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan, status kawasan hutan, dan persyaratan administrasi.
“Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ujar Aziz di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Untuk mempercepat pelaksanaan PSR, GAPKI mendorong pemerintah memberikan kemudahan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian persoalan kebun sawit yang berada di kawasan hutan.
Selain itu, GAPKI meminta pemerintah membangun sistem perizinan elektronik yang transparan sehingga memberikan kepastian mengenai persyaratan, waktu pengurusan, hingga biaya yang harus dipenuhi pekebun.
Aziz mengatakan, kemitraan antara perusahaan perkebunan dan pekebun dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat PSR. Skema tersebut sekaligus membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.
Pemerintah Akui Masih Banyak Kendala
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Mula Putra mengatakan, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan perkebunan sawit nasional.
Persoalan tersebut mencakup produktivitas perkebunan, legalitas lahan, akses permodalan, hingga keterbatasan sumber daya manusia.
Mula menjelaskan, sebagian pekebun masih belum memiliki sertifikat hak milik (SHM), STDB, maupun sertifikasi ISPO. Di sisi lain, penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya, rendahnya penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), serta keterbatasan sarana produksi turut menghambat peningkatan produktivitas.
Menurutnya, upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit tidak bisa hanya dibebankan kepada pekebun. Perusahaan perkebunan juga perlu membangun kemitraan dan memberikan pendampingan agar perbaikan pengelolaan kebun rakyat dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah Minta Perbaikan Tata Kelola Perkebunan
Mula menilai, pengembangan perkebunan besar dan kebun rakyat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk perkebunan besar, pemerintah dapat memberikan dorongan melalui regulasi dan insentif.
Sementara itu, pekebun rakyat membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh, mulai dari pendanaan, pendampingan, hingga penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
Terkait sertifikasi ISPO, Mula mengingatkan pelaku industri sawit agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, sertifikasi harus diikuti perubahan praktik dan kebiasaan dalam pengelolaan perkebunan.
“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menilai peningkatan produktivitas kebun sawit eksisting merupakan peluang besar untuk memperkuat pasokan sawit nasional.
Dia memperkirakan, peningkatan produktivitas sebesar 1 ton per hektare pada kebun eksisting berpotensi menambah produksi sedikitnya 14 juta ton.
“Potensi yang besar itu ada pada peningkatan produktivitas. Sebanyak 84% merupakan kebun eksisting. Kalau diupayakan naik satu ton per hektare, kita bisa meningkatkan produksi paling sedikit 14 juta ton,” tutur Tungkot. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda