Genangan Hilang, Sekolah Lebih Nyaman, Wali Murid Puas Perubahan SD Negeri 101921 Karanganyar

BERINGIN (Waspada.id): Dulu, setiap musim hujan tiba, Sri Akhirani (34), warga Desa Karanganyar, kerap disambut cerita anaknya yang pulang sekolah dengan sepatu dijinjing. Halaman SD Negeri 101921 tergenang air setinggi di atas mata kaki, membuat anak-anak harus melewati lapangan becek. Kini, cerita itu tak lagi terdengar. Perbaikan drainase dan pembangunan fasilitas baru telah mengubah wajah sekolah tersebut menjadi lebih bersih, kering, dan nyaman.

“Dulu kalau hujan, anak-anak pulang sekolah sampai buka sepatu karena halaman tergenang. Kami orang tua pun sampai menyiapkan sabun untuk membersihkan kaki mereka. Sekarang sudah tidak lagi, sekolah jauh lebih bersih,” ungkap Sri Akhirani yang anaknya kini duduk di kelas V SD Negeri 101921, Selasa (27/10/2026).

Sri Akhirani selaku wali murid di SD Negeri 101921 Desa Karanganyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, saat dijumpai di sekolah, Selasa (27/10/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)

Perubahan itu merupakan bagian dari rehabilitasi dan pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Deli Serdang. Hingga saat ini, dua ruang kelas baru telah berdiri, dua ruang kelas lama direnovasi, dan satu kantin sehat telah selesai dibangun. Pembangunan lima bilik toilet masih berlangsung. Total anggaran mencapai lebih dari Rp1,3 miliar, dengan rincian pembangunan dua ruang kelas baru sebesar Rp1.151.541.166, kantin sehat Rp109.263.000, dan pembangunan toilet sekitar Rp90 juta.

Kepala Sekolah SD Negeri 101921, Leni Andriana (45), menjelaskan perbaikan saluran drainase dan pendalaman parit di depan sekolah menjadi kunci utama hilangnya persoalan genangan yang berulang selama ini. Air hujan kini langsung mengalir sehingga halaman sekolah cepat kering dan dapat digunakan untuk kegiatan siswa.

Selain mengatasi genangan, penambahan ruang kelas berdampak signifikan terhadap sistem pembelajaran. Sekolah yang memiliki 382 siswa kini memiliki 13 ruang belajar untuk 13 rombongan belajar. Selama ini kegiatan belajar terbagi dua — pagi dan siang. Dengan selesainya pembangunan dan pengadaan mebel yang tinggal menunggu waktu, seluruh siswa diharapkan dapat belajar pada sesi pagi saja.

“Anak-anak terlihat lebih antusias datang ke sekolah. Minat orang tua menyekolahkan anak di sini juga meningkat, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia,” ujar Leni Andriana.

Sri Akhirani menambahkan, kehadiran fasilitas baru dan beragam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, menari, berenang, dan melukis membuat anaknya semakin semangat berangkat ke sekolah. Harapannya, sekolah terus berkembang dan kualitas pendidikan semakin meningkat.

Data dan Latar Belakang

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan sebanyak 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menggunakan kelas darurat meskipun kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut secara umum telah kembali berjalan.

“Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” ujar Tito.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen, jelas Tito, terus menangani pemulihan fasilitas pendidikan, baik melalui perbaikan langsung oleh sekolah maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.

Tito menambahkan, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat dipercepat dengan dukungan anggaran yang telah disetujui bagi kementerian dan lembaga.

Kemendikdasmen mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun, tetapi anggaran yang telah disetujui sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Namun, kata dia, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya agar pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.

“Selain fasilitas pendidikan, pemerintah juga menangani kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak,” tandas Tito.

Revitalisasi satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana menjadi fokus tambahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk merehabilitasi dan merevitalisasi 4.922 satuan pendidikan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per 22 Oktober 2026, dari 4.992 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.135 unit telah rampung direvitalisasi. Rinciannya, 2.115 unit di Aceh, 683 unit di Sumatera Utara, dan 337 unit di Sumatera Barat.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028 menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan sebagai salah satu prioritas. Dalam rencana tersebut, Kemendikdasmen membutuhkan Rp4,65 triliun untuk 331 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selama 2026–2028. Kemendiktisaintek membutuhkan Rp97,3 miliar untuk delapan kegiatan, sedangkan Kementerian Agama membutuhkan Rp1,85 triliun untuk 523 kegiatan.

Strategi rehabilitasi sektor pendidikan meliputi revitalisasi satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang rusak ringan, sedang, dan berat; penyediaan tenda darurat atau ruang kelas semi permanen; paket perlengkapan belajar; pendampingan pemulihan psikologis; pembelajaran darurat; tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan terdampak; serta pelatihan pendidikan dalam situasi darurat.

Adapun strategi rekonstruksi mencakup pembangunan sekolah baru atau relokasi bagi satuan pendidikan yang rusak total, dana operasional pendidikan darurat, KIP khusus atau bantuan personal bagi siswa terdampak, keringanan uang kuliah dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen, penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta pengembangan metode pembelajaran yang terbuka dan adaptif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sugiono menuturkan, selama 11 bulan sejak bencana banjir terjadi, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan memprioritaskan dukungan anggaran untuk menangani dampak bencana di ketiga provinsi tersebut.