Gerakan 1.000 Kolam Sanggapati Berbuah, TKD Tambahan Jadi Modal Pemulihan Ekonomi Tapsel

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Maju Jaya Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai menuai hasil dari Gerakan 1.000 Kolam. Dengan dukungan TKD Tambahan dan APBD, kelompok tersebut mengembangkan budi daya ikan nila dan ikan mas, sekaligus menjajaki kepastian pasar melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini menjadi bagian dari pemulihan mata pencaharian masyarakat pascabencana.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan, Saiful AP Nasution, mengatakan Gerakan 1.000 Kolam merupakan strategi pemerintah kabupaten untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan, nama “Gerakan 1.000 Kolam” merupakan jargon atau cita-cita program, bukan kewajiban membangun tepat 1.000 kolam.

“Yang utama adalah terbangunnya budi daya yang berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa mandiri dan ketergantungan pasokan ikan dari luar daerah berkurang,” ujar Saiful saat ditemui di lokasi, Rabu (4/11/2026).

Di Desa Sanggapati, sebanyak 18 kolam dengan luas keseluruhan sekitar 5.000 meter persegi dibangun sejak November 2025. Masing-masing kolam berukuran 10 x 20 meter dengan kedalaman sekitar satu meter. Sebagian kolam baru diaktifkan pada Mei 2026 setelah kondisi tanah dinilai cukup padat dan musim penghujan mulai mereda. Berdasarkan catatan penyuluh perikanan, 15 kolam telah digunakan untuk pembesaran ikan, sedangkan catatan pemerintah desa menyebut 14 kolam sudah beroperasi.

Pokdakan Maju Jaya yang beranggotakan 12 orang telah menebar 15.000 ekor benih, terdiri atas 9.000 ekor ikan nila dan 6.000 ekor ikan mas. Dukungan dari TKD Tambahan dan APBD mencakup benih senilai Rp19 juta serta pakan sebanyak 90 sak atau 2,7 ton senilai Rp54 juta.

TKD Tambahan adalah tambahan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, penutupan kurang bayar, atau menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah

Saiful menjelaskan, sebelum lokasi ditetapkan untuk pembangunan kolam, Dinas Perikanan melakukan survei, pemetaan koordinat, dan konfirmasi status lahan. Langkah itu untuk memastikan lokasi bukan kawasan hutan, bukan lahan sawah dilindungi, serta bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses pengadaan dilanjutkan.

Warga Pokdakan Maju Jaya bersama penyuluh perikanan menunjukkan ikan yang akan dipanen di Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (4/11/2026). Program yang dilaksanakan Pokdakan Maju Jaya tersebut mendapat dukungan pemerintah melalui TKD Tambahan untuk pemulihan ekonomi pascabencana Sumatera, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. (Dok. Tim Media Satgas PRR)

Perkembangan ikan nila di Sanggapati dinilai paling memuaskan. Sejumlah ikan telah mencapai bobot 1–3 kilogram. Meski sempat terjadi kematian sekitar 2.000 ekor pada awal penebaran, tingkat keberhasilan secara keseluruhan masih diharapkan mencapai sekitar 70 persen, dengan masa pembesaran hingga panen sekitar 3–3,5 bulan.

Kepala Desa Sanggapati, Sulaiman Sinaga, menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia berharap Pokdakan Maju Jaya dapat mandiri dan meningkatkan kapasitas usaha tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Alhamdulillah ikan nila sangat cocok di sini. Air mengalir lancar. Kami sudah bekerja sama dengan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasok ikan nila ke Program MBG,” kata Sulaiman.

Pemasaran melalui MBG dinilai memberi kepastian penyerapan hingga sekitar 300 kilogram per pengiriman. Berdasarkan informasi kelompok, harga pembelian melalui SPPG mencapai Rp38.000 per kilogram. Sementara itu, harga pasar umum dapat mencapai Rp40.000 per kilogram, meski belum tentu mampu menyerap hasil panen dalam jumlah besar sekaligus.

Penyuluh Perikanan Nopri Bangun Harahap mengatakan tim penyuluh mendampingi kelompok sejak identifikasi potensi, pembentukan kelompok, pengelolaan kolam, pemantauan kesehatan ikan, hingga pembinaan pemanfaatan bantuan benih dan pakan.

“Kami rutin turun ke lapangan. Di Sanggapati terlihat potensi besar karena lahan dan air tersedia cukup. Yang dibutuhkan adalah manajemen budi daya dan akses pasar yang berkelanjutan,” ujar Nopri.

Saiful menjelaskan, Dinas Perikanan semula menerima alokasi TKD Tambahan sekitar Rp10 miliar. Namun, dalam perubahan APBD terjadi pengurangan sekitar Rp3,2 miliar pada pos kolam bundar, benih ikan lele, dan pakan. Pengurangan dilakukan karena sebagian hunian tetap belum selesai dibangun atau lokasi yang telah selesai belum memiliki sumber air memadai.

“Dana yang dialihkan kami gunakan untuk perbaikan sarana Balai Benih Ikan, termasuk bronjong sumber air di BBI Arse serta perbaikan pagar dan kolam yang rusak di BBI Purbatua dan lokasi lainnya,” jelasnya.

Selain dukungan pemerintah kabupaten, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyalurkan lebih dari 200.000 ekor benih ikan nila untuk kolam terdampak bencana kategori ringan. Bantuan benih ikan mas, lele, serta pakan masih dalam proses. Dinas Perikanan berharap ada dukungan lanjutan berupa ekskavator, rehabilitasi Balai Benih Ikan, dan peralatan pengolahan hasil perikanan.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu sebelumnya menegaskan, penanganan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali rumah warga. Pemulihan juga harus menyentuh sumber mata pencaharian, sebab bencana pada 2025 menyebabkan sebagian warga kehilangan tempat tinggal sekaligus pekerjaan yang menopang ekonomi keluarga.

Karena itu, Pemkab Tapanuli Selatan mendorong Gerakan 1.000 Kolam sebagai strategi pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Program ini dilengkapi penyediaan kolam, benih, pakan, pendampingan penyuluh, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen, serta pembukaan akses pasar melalui BUMD dan Program MBG.

Gus Irawan juga menjelaskan, bantuan budi daya harus disesuaikan dengan kesiapan lokasi. Sejumlah hunian tetap yang telah selesai dibangun belum dapat menerima bantuan kolam bundar karena keterbatasan sumber air, sedangkan beberapa lokasi lain belum siap karena pembangunan hunian tetap belum dimulai. Alokasi anggaran kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan lainnya.

Pemkab Tapanuli Selatan memastikan TKD Tambahan sebesar Rp255 miliar dimanfaatkan untuk penanganan dampak bencana, baik pada sektor ekonomi maupun infrastruktur. Perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dilakukan secara bertahap guna memulihkan aktivitas masyarakat.

Dalam skala Sumatera, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk) menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu fokus utama. Pemerintah mengarahkan bantuan sarana produksi bagi pembudidaya ikan agar kegiatan produktif warga kembali berjalan dan sumber penghasilan yang terganggu akibat bencana dapat pulih. Di Sumatera Utara, rencana aksi tersebut mencakup bantuan sarana produksi kelautan dan perikanan di 13 kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera berulang kali mengingatkan daerah terdampak bencana untuk mempercepat realisasi TKD Tambahan.

Tito menegaskan, TKD Tambahan perlu segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.

Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga penguatan sarana produksi masyarakat. Bagi Pokdakan Maju Jaya, keberlanjutan budi daya, pendampingan teknis, dan kepastian pasar menjadi kunci agar bantuan pemerintah berkembang menjadi usaha mandiri.

Saiful berharap pemerintah pusat dan provinsi mempercepat dukungan lanjutan agar pemulihan sektor perikanan di Tapanuli Selatan berjalan lebih cepat. Ia menegaskan Gerakan 1.000 Kolam di Sanggapati menjadi bukti bahwa kehadiran negara tidak hanya membangun hunian dan jalan, tetapi juga menghidupkan kembali sumber penghidupan masyarakat.

“Kami ingin Sanggapati dan wilayah lain tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tumbuh menjadi sentra budi daya ikan yang mandiri,” tegasnya.