Gibran “Game Over”?

Putusan MK membuka jalan Gibran ke kursi wakil presiden. Tiga tahun kemudian, putusan dari gedung yang sama ikut mendorong “Mas Wapres” ke pintu keluar istana.

“BREAKING NEWS.” Kabar Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden berkelebat di layar media. Selasa, 10 November 2026, ia menyampaikan niat itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian, seusai pertemuan keduanya di Halim Perdanakusuma, kabar mundur menguat. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkannya. Hingga Rabu malam, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum melihat suratnya. Kabar sudah keliling dunia. Surat “Mas Wapres” masih ditunggu di Senayan.

Kejutannya kecil. Tekanannya besar. Usul hak menyatakan pendapat sudah bergulir kencang di DPR. Putra sulung Jokowi, presiden dua periode, itu terjepit di antara putusan pengadilan dan desakan pemakzulan. Padahal, tiga tahun lalu, pengadilan pula yang menggelar “karpet merah” untuk Gibran.

Pada 16 Oktober 2023, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka pengecualian atas batas usia 40 tahun bagi pemegang atau mantan pemegang jabatan hasil pemilihan, termasuk pilkada. Gibran, saat itu Wali Kota Surakarta, memenuhi syarat usia untuk maju mendampingi Prabowo.

Tiga tahun kemudian, dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Mahkamah Agung melangkah lebih jauh. Lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan pencabutannya. Ironisnya, untuk sampai pada soal sesederhana itu, negara mesti menunggu dua mahkamah turun tangan. Lantas, apa yang diperiksa KPU saat berkas Gibran dinyatakan memenuhi syarat?

Di tvOne, Pengamat politik Yunarto Wijaya mengingatkan bahwa Gibran dulu maju lewat putusan MK yang kontroversial. Jika akhirnya mundur, kata Yunarto, Gibran punya kesempatan merintis karier dari bawah dan membuktikan diri sebagai “aktor politik yang tidak sekadar dikarbit.” Di forum yang sama, politikus Gerindra Sugiat Santoso menegaskan DPR tak perlu “menunggu-nunggu bagaimana perjuangan Mas Gibran” di PTUN. Gibran bisa memperjuangkan dokumennya. Senayan tetap meneruskan agendanya.

Di tengah kabar Gibran mundur, perkara sadap menyeret nama yang lekat dengan Jokowi. Bareskrim menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Jejak karier Sigit menjelaskan mengapa sorotan mengarah ke Solo. Ia pernah menjadi Kapolres Surakarta, lalu ajudan Jokowi, dan akhirnya Kapolri. Ia masih memimpin Polri hampir dua tahun setelah Prabowo dilantik. Jejak itu menyuburkan spekulasi soal Geng Solo dan niat mundur Gibran. Karena itu, Bareskrim harus bekerja keras dan profesional membuktikan aktor utama di balik penyadapan itu.

Amerika pernah punya J. Edgar Hoover. Ia bertahan hampir 48 tahun di pucuk kepolisian federal, melewati delapan presiden, dari Calvin Coolidge hingga Richard Nixon. Di bawahnya, FBI menyadap dan menghimpun informasi sensitif tentang pejabat serta tokoh politik. Sebagian tersimpan dalam arsip Official and Confidential Files. Hoover tak pernah memenangi pemilu. Ia punya berkas tentang orang-orang yang memenanginya.

Jika Gibran resmi mundur, satu kursi akan kosong. KPU tetap harus menjelaskan bagaimana surat penyetaraan itu lolos. Penyidik harus menelusuri siapa yang memerintahkan penyadapan dan siapa yang menerima hasilnya. Bagi Gibran, mungkin game over. Bagi para penjaga aturan yang ditangkap karena menyadap presiden—juga dalang di belakangnya—ini baru babak permulaan menuju game over di level berikutnya.