H Sarjani Melantik, AL-Qur’an Terangkat, Sumpah Pejabat Pidie Mengikat

Di bawah naungan kitab suci, tujuh pejabat mengucapkan sumpah jabatan. Sebuah ikrar yang bukan sekadar disaksikan manusia, tetapi juga menjadi pengingat tentang tanggung jawab dan pengabdian.

Sebuah Al-Qur’an berwarna hijau dengan hiasan keemasan terangkat di atas kepala seorang pejabat. Kedua tangannya menopang kitab suci itu dengan hati-hati. Di hadapannya, Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, M.H., membacakan naskah sumpah jabatan melalui mikrofon.

Suasana di Meuligoe Bupati Pidie, Jumat (13/11/2026) pukul 15.00 WIB, berlangsung khidmat. Sejumlah pejabat berdiri berbaris mengenakan pakaian resmi dan kupiah hitam. Pelantikan berlangsung sederhana, dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Di balik prosesi tersebut, tersimpan makna yang lebih dalam daripada sekadar pergantian kedudukan. Al-Qur’an yang dijunjung di atas kepala menjadi simbol pengingat tentang kesucian sumpah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, M.H., melantik tujuh pejabat untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Mereka terdiri atas empat pejabat Eselon II.B, dua pejabat Eselon III.A, dan seorang pejabat Eselon IV.A.

Keempat pejabat Eselon II.B yang dilantik adalah Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan; Sri Rahayu, S.E., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Ir. Teuku Makhriza, S.T., M.T., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; serta Drs. Saiful Ifwan Mustafa, M.M., sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sementara itu, Nuzul Warni, S.E., dipercaya sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie, Basri, S.Pd., M.Pd., sebagai Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan Fajar Azhari, S.Tr.IP., sebagai Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

Seleksi JPT Menuju Pelantikan

Sebelum sampai pada prosesi sumpah jabatan di Meuligoe Bupati, perjalanan empat pejabat Eselon II.B tersebut melewati tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Pidie tahun 2026.

Panitia Seleksi menetapkan tiga kandidat terbaik untuk masing-masing jabatan. Hasil tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor 043/Pansel.JPT.PD/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Umar Mahdi, S.H., M.H.

Untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tiga kandidat yang masuk nominasi adalah Mahdi, S.T., Muzakkir, S.T., M.T., dan Ir. Teuku Makhriza, S.T., M.T. Nama terakhir kemudian dilantik untuk mengemban jabatan tersebut.

Pada posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tiga kandidat terdiri atas Firdaus MY, S.T., M.T., Neny Safriani Arida, S.Pt., M.T., dan Sri Rahayu, S.E. Sri Rahayu kemudian dipercaya menempati posisi tersebut.

Sementara untuk jabatan Kepala Pelaksana BPBD, tiga nama yang masuk tiga besar ialah Fauzan Fahmi, S.T., M.T., Jamaluddin, S.Sos., dan Drs. Saiful Ifwan Mustafa, M.M. Adapun posisi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan diikuti Fahmi, S.STP., M.Si., Muchtar Abdul Gani, S.Pd.I., M.Pd., serta Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd.

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara. Proses tersebut mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 54047/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.

Dari rangkaian seleksi itu, empat nama akhirnya menerima kepercayaan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Perjalanan dari tahapan seleksi hingga pelantikan tersebut menjadi bagian penting dari penataan birokrasi. Namun, hasil akhir sebuah proses seleksi tidak berhenti pada penetapan nama dan pembagian jabatan. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan para pejabat menerjemahkan kompetensi menjadi kinerja dan amanah menjadi pelayanan bagi masyarakat.

Sumpah Bukan Sekadar Seremoni

Dalam kehidupan pemerintahan, jabatan bukan sekadar kedudukan administratif. Ia merupakan amanah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Al-Qur’an yang diangkat di atas kepala saat prosesi sumpah seolah mengingatkan bahwa kewenangan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, setiap kebijakan membawa dampak, dan setiap kepercayaan menuntut pembuktian.

Jabatan bukanlah mahkota untuk dibanggakan, melainkan beban pengabdian yang harus dipikul.

Dinas PUPR dituntut menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur. DPMPTSP menghadapi tantangan pelayanan perizinan yang efektif dan transparan. BPBD memikul tanggung jawab kesiapsiagaan menghadapi bencana, sementara Staf Ahli Bupati memberi pertimbangan strategis dalam pembangunan, ekonomi, dan keuangan daerah.

Di sektor adat dan pendidikan, tanggung jawab juga tidak kalah penting. Majelis Adat Aceh memiliki peran dalam menjaga nilai dan identitas budaya, sedangkan Majelis Pendidikan Daerah diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Pidie. Adapun bidang protokol dituntut menjaga kelancaran komunikasi dan tata acara pemerintahan.

Setiap jabatan memiliki ruang kerja berbeda, tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan: menghadirkan pemerintahan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Amanah Tak Berakhir Seremoni

Pada akhirnya, Al-Qur’an yang dijunjung di atas kepala saat sumpah diucapkan bukan sekadar bagian dari prosesi pelantikan. Ia menjadi pengingat bahwa setiap jabatan mengandung kehormatan sekaligus pertanggungjawaban. Sebab, sumpah dapat terdengar lantang di hadapan manusia, tetapi kesungguhan menjalankannya hanya dapat dibuktikan melalui perbuatan.

Tujuh pejabat kini berdiri di persimpangan amanah. Di hadapan mereka terbentang ruang pengabdian, tempat keputusan diuji, kebijakan ditimbang, dan kepentingan rakyat semestinya ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Jangan sampai jabatan menjadi tangga untuk meninggikan diri, sementara rakyat justru tertinggal di bawah bayang-bayang kekuasaan. Jangan pula kursi kekuasaan menjadi tempat bernaung dari kritik, sebab kritik adalah cermin yang mengingatkan ketika langkah mulai menyimpang.

Waktu boleh menghapus gema sumpah di ruang pelantikan, tetapi tidak boleh menghapus kewajiban untuk menepatinya.

Sebab, jabatan hanyalah titipan yang suatu hari akan ditinggalkan. Pangkat akan kehilangan sebutan, kekuasaan akan menemukan batas, dan kemegahan dunia perlahan menjadi kenangan. Namun, jejak pengabdian akan tetap hidup dalam ingatan masyarakat.

Pada akhirnya, bukan berapa lama seseorang duduk di kursi kekuasaan yang akan dikenang, melainkan berapa banyak manfaat yang ditinggalkannya. Sebab, kehormatan seorang pejabat tidak diukur dari tingginya jabatan, tetapi dari rendah hatinya melayani dan bersih tangannya dalam menjalankan amanah. WASPADA.id

Muhammad Riza