HAMBE Soroti Penilaian Karnaval Tanjung PuraHAMBE Soroti Penilaian Karnaval Tanjung PuraHAMBESorotiPenilaianKarnavalTanjungPura

LANGKAT (Waspada.id): Himpunan Advokat Melayu Bersatu (HAMBE) menyoroti polemik hasil penjurian karnaval budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Organisasi tersebut meminta panitia dan dewan juri memberikan klarifikasi secara terbuka terkait proses dan dasar penetapan pemenang.

Ketua Umum DPP HAMBE, Ariffani SH, MH, mengatakan pihaknya menerima sejumlah masukan dan aspirasi masyarakat terkait hasil penilaian, khususnya dari peserta MTsN yang mengusung tema adat dan budaya Melayu.

Menurut Ariffani, sejumlah keberatan yang disampaikan antara lain sistem penilaian yang diduga tidak sesuai dengan hasil technical meeting, hingga dugaan dewan juri tidak mengetahui secara utuh hasil pembahasan pada technical meeting kedua.

Selain itu, HAMBE juga mempertanyakan pemahaman juri terhadap kriteria penilaian, terutama menyangkut kreativitas, jumlah properti, dan tingkat keseragaman peserta.

“Penetapan pemenang juga dipertanyakan karena tidak dipisahkan berdasarkan jenjang pendidikan, yakni SD, SMP dan SMA, padahal sebelumnya disampaikan penilaian dilakukan berdasarkan kategori masing-masing,” kata Ariffani, Selasa (18/8/2026).

HAMBE juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek budaya Melayu dalam penilaian. Hal itu dinilai relevan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan daerah.

Menurut HAMBE, Tanjung Pura memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban dan kebudayaan Melayu di Langkat. Karena itu, kegiatan seni dan budaya di wilayah tersebut semestinya tetap memperhatikan identitas budaya daerah.

Atas persoalan tersebut, HAMBE meminta panitia dan dewan juri menjelaskan secara terbuka dasar penetapan pemenang, kriteria penilaian, kesesuaiannya dengan hasil technical meeting, serta pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya daerah.

“Transparansi penting agar tidak muncul spekulasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka, bijaksana dan tetap menjaga situasi kondusif,” ujarnya. (wsp.id)