Hampir Setahun Kasus KIP Kuliah Tak Tuntas, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kejatisu Kian Luntur

MEDAN (Waspada.id): Hampir setahun bergulir, penanganan kasus dugaan korupsi Program KIP Kuliah di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumatera Utara tak kunjung menunjukkan kejelasan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada kejatisu.

Lambannya proses hukum ini memantik kritik keras masyarakat terhadap kinerja penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Publik pun mulai mempertanyakan keseriusan penyidik: mengapa perkara yang menyangkut hak pendidikan mahasiswa miskin seolah begitu sulit dituntaskan, meski sejumlah saksi telah diperiksa? Jangan sampai lambannya penanganan perkara justru menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Kejatisu dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Sejumlah masyarakat di Medan megaku prihatin dengan kinerja Penyidik Kejatisu. Pasalnya hampir satu tahun penangangan kasus dugaan korupsi KIP kuliah di LLDikti Wilayah 1 Sumut tidak tuntas ditangani.

"Kami merasa miris, entah apa yang dikerjakan penyidik Kejatisu kok bisa kasus ini terkesan sangat sulit bagi Kejatisu menuntaskannya padahal sudah banyak saksi yang diperiksa,"kata Erlita Br Ginting warga Medan Selayang.

Hal senada dikemukakann Sumarni warga Medan Johor. Program KIP Kuliah adalah harapan bagi warga kurang mampu seperti kami.Kasus ini bukan kasus kecil karena menyangkut hak-hak orang kurang mampu untuk mencicipi bangku kuliah.

"Kalau kasus dugaan korupsi ini tidak segera dituntaskan, maka para pelaku koruptor tidak akan jera melakukan hal serupa di kemudian hari, karena tidak ada efek jera meski sudah masuk ke ranah hukum," katanya.

Melihat penanganan kasus dugaan korupsi KIP Kuliah ini, katanya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah bukan sekedar slogan.

"Coba kalau pelakunya kalangan bawah pasti cepat ditindak sebaliknya ketika melibatkan orang kelas atas atau pejabat sepertinya sulit sekali hukum menyentuhnya," kata Sumarni

Senada, Boby Sintinjak warga Medan Tembung sangat berharap penyidik kejatisu memiliki hati nurani."Pak Kajatisu tolong tuntaskan kasus KIP Kuliah ini, kalau perlu segera evaluasi jajarannya yang menangani kasus tersebut karena sudah hampir setahun kasus tidak tuntas. Anehnya penyidik tidak pernah disampaikan ke publik apa kendala yang ditemui penyidik," tegasnya.

Sintinjak, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan mengevaluasi penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, hampir setahun tanpa kejelasan perkembangan yang disampaikan kepada publik merupakan kondisi yang patut menjadi perhatian pimpinan Kejatisu. Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai keseriusan penanganan kasus tersebut.

"Kami berharap penyidik Kejatisu memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat kecil. Pak Kajatisu, tolong beri perhatian serius dan tuntaskan kasus KIP Kuliah ini. Jika memang ada kendala, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau perlu, evaluasi jajaran yang menangani perkara tersebut," tegas Sitinjak

Ia juga mempertanyakan minimnya informasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk kendala yang menyebabkan perkara tersebut belum menunjukkan kejelasan setelah sekian lama ditangani.

Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus

Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi Kejatisu untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Penanganan perkara tidak cukup hanya ditandai dengan pemeriksaan saksi, tetapi juga harus disertai langkah penyidikan yang terukur, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat tentu memahami bahwa pengungkapan perkara korupsi membutuhkan proses dan pembuktian yang tidak sederhana. Namun, alasan kompleksitas perkara tidak boleh menjadi pembenaran bagi minimnya informasi mengenai perkembangan penanganannya.

Kejatisu perlu menjelaskan kepada publik sejauh mana proses penyidikan berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana tindak lanjut terhadap keterangan para saksi yang telah diperiksa.

Sebab, yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan hanya penyelesaian sebuah kasus dugaan korupsi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Jangan sampai hak pendidikan masyarakat miskin menjadi korban, sementara penanganan dugaan penyimpangan dana pendidikan justru terus menyisakan tanda tanya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi SH MH, memastikan penanganan dugaan korupsi KIP Kuliah di LLDIKTI Wilayah I Sumut masih berjalan. Hingga Senin (26/10/2026), tim masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.“Masih diperdalam, kasus itu,” kata Rizaldi saat dikonfirmasi.

Rizaldi juga membantah kabar yang menyebut laporan dugaan korupsi tersebut telah dicabut.“Enggaklah, masih diproses kok, masih terus,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah penanganan perkara masih berada pada tahap pemeriksaan saksi, Rizaldi menyatakan prosesnya masih berlangsung. Ia mengaku tidak dapat mencampuri terlalu jauh teknis penanganan yang dilakukan tim.“Pokoknya masih diperdalam gitu kata tim, gitu,” katanya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Rizaldi menyebut tim telah memeriksa lebih dari 10 saksi. Rika, salah satu pihak dari LLDIKTI Wilayah I Sumut, juga telah dimintai keterangan. Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut, Prof. Syaiful Anwar Matondang, sebelumnya turut dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut.Meski sejumlah pihak telah diperiksa, hingga kini Kejatisu belum mengumumkan penetapan tersangka.(wsp.id)