Harapan Mengembang bagi Penyintas Bencana di Batangtoru, Keran Air Bersih Bakal Kembali Memancar

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Bagi warga Huntap Hapesong dan Huntap Napa, rumah baru belum terasa lengkap tanpa air bersih yang mengalir di keran. Kini, harapan itu perlahan terwujud. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pascabencana di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, sedang berjalan . Ini merupakan awal kehidupan yang lebih layak bagi sekitar 1.000 keluarga korban bencana.

Proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya (WIKA) ini dirancang dengan kapasitas 50 liter per detik, menyuplai air bersih ke dua kawasan hunian tetap: sekitar 700 sambungan rumah di Huntap Napa dan 221–240 sambungan di Huntap Hapesong. Bahkan, potensinya bisa menjangkau lebih luas, termasuk warga sekitar Kecamatan Batangtoru dan rencana perluasan ke Huntap Simatohir yang masih dikaji secara teknis.

Dari Sumur Sementara Menuju Sistem Permanen

Cerita ini bermula saat bencana menghancurkan akses air bersih warga. Pada fase tanggap darurat sejak Desember 2025, WIKA telah membangun delapan sumur dangkal di tiga kawasan — empat di Huntara Napa, dua di Hapesong, dan dua lagi di Simatohir–Labuh Om — lengkap dengan filter air. Itu menjadi penopang hidup warga di masa paling sulit.

Kini memasuki fase permanen, sistemnya jauh lebih lengkap. Air diambil dari Sungai Sigumuru melalui bangunan intake, dialirkan pipa berdiameter 14 inci sejauh 1,4 kilometer menuju Instalasi Pengolahan Air (IPA). Di sana, air diolah melalui water treatment plant, ditampung di reservoir, lalu disalurkan lewat jaringan distribusi utama sepanjang 9 kilometer menuju rumah-rumah warga. Kualitas air telah diuji laboratorium dan dipastikan aman dikonsumsi.

Namun, perjalanan menuju air bersih tak semudah memutar keran. Lokasi IPA sempat harus dipindahkan dari rencana awal di seberang SMK Pertambangan karena kendala lahan. Pekerjaan baru benar-benar dimulai Agustus–September 2026. Jalur pipa yang melintasi tanah warga juga menjadi tantangan tersendiri, karena program ini tidak memiliki alokasi pembebasan lahan. Perizinan pengambilan air dari Balai Wilayah Sungai serta galian di bahu jalan yang memerlukan izin BPJN ikut memperlambat langkah.

Bimo Supranto, Site Manager Operasional PT WIKA, mengakui: "Kendala di awal memang persoalan sosial dan lahan. Namun berkat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, semuanya bisa diselesaikan melalui sosialisasi dan mediasi." Progres fisik saat ini berada di kisaran 20–30 persen, dengan kendala keterbatasan anggaran yang sedang diupayakan penyelesaiannya melalui proses adendum bersama Kementerian PUPR.

Air Bersih Harus Tersedia Saat Mereka Pindah ke Rumah Baru

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau lokasi proyek menegaskan bahwa hunian tetap dan infrastruktur dasar harus berjalan beriringan.

"Masyarakat sudah menantikan menempati huntap. Pastikan kebutuhan dasar ini — air — juga selesai bersamaan. Mereka tidak boleh pindah ke rumah baru namun kesulitan air bersih," ujarnya tulus.

Ia juga menyadari kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan bahan baku konstruksi hingga persoalan lahan. Solusi alternatif diupayakan tanpa mengorbankan mutu. Yang terpenting bagi Gus Irawan, manfaatnya dirasakan tidak hanya penghuni huntap: "Dengan kapasitas 50 liter per detik, IPA Batangtoru ini bukan sekadar untuk korban bencana. Ini bisa menjadi solusi air bersih bagi seluruh warga Kecamatan Batangtoru."

Hadirnya Negara di Tengah Pemulihan

Pembangunan SPAM Batangtoru adalah bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk) Sumatera, yang menekankan bahwa rumah layak huni tak cukup hanya dengan dinding dan atap — air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah harus tersedia secara terintegrasi.

Mendagri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, telah meminta pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera menuntaskan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Fasilitas yang dimaksud meliputi akses air bersih, listrik, dan jalan menuju kawasan relokasi agar huntap siap dihuni.

Pada saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian di Kemendagri, 21 Juli 2026, Tito mengatakan pembangunan unit rumah menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sementara itu, penyediaan utilitas dasar dan akses pendukung menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Tito menekankan pentingnya penyediaan air bersih melalui perusahaan daerah air minum (PDAM). Menurutnya, kebutuhan dasar tersebut harus tersedia sebelum warga menempati kawasan relokasi.

Apabila pemerintah daerah benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah pusat akan mempertimbangkan bantuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kini proyek upaya menyediakan air bersih tengah bergulir. Di Batangtoru, sekitar 90 orang bekerja setiap hari, 40–60 persen di antaranya adalah warga lokal. Mereka yang dulu terdampak kini ikut membangun kembali kehidupannya sendiri. Bukan sekadar proyek selesai, melainkan ekonomi yang perlahan berputar kembali.

Saat nanti keran pertama dihidupkan di Huntap Hapesong dan air mengalir jernih, itu bukan sekadar air. Itu adalah tanda: kehidupan baru telah dimulai, dan kehadiran negara benar-benar terasa di rumah-rumah warga.