Hardep Nahkodai A-PPI 2026–2031, Konsolidasi dan Profesionalisme Pers Jadi Tantangan

MEDAN (Waspada.id): – Hardep, S.H., yang akrab disapa Raju, resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPP A-PPI) untuk periode 2026–2031. Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) I A-PPI yang digelar di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Hardep menggantikan Ade Julhaidir sebagai Ketua Umum DPP A-PPI. Pergantian kepemimpinan tersebut sekaligus menjadi babak baru bagi organisasi kewartawanan itu dalam memperkuat konsolidasi dan meningkatkan profesionalisme anggotanya.

Munas I A-PPI dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejumlah perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat juga turut menghadiri kegiatan tersebut.

Kepemimpinan Hardep selama lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan perkembangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks. Perubahan teknologi digital, derasnya arus informasi, hingga maraknya penyebaran berita tidak terverifikasi menuntut wartawan memiliki kompetensi dan integritas yang kuat.

Karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda penting organisasi. Wartawan tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga harus memastikan setiap berita melalui proses verifikasi, mengedepankan keberimbangan, serta bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu independensi pers.

Selain peningkatan kompetensi, A-PPI juga diharapkan memperkuat pembinaan dan disiplin anggota dalam menjalankan profesi jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan roda organisasi periode 2026–2031, terdapat tiga agenda strategis yang menjadi perhatian, yakni peningkatan kapasitas jurnalistik melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan etika serta disiplin wartawan, dan perluasan kemitraan kelembagaan.

Kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk memperluas jaringan organisasi. Namun, hubungan tersebut harus tetap menempatkan independensi dan fungsi kontrol sosial pers sebagai prinsip utama.

A-PPI juga diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan bagi wartawan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan profesional, pemahaman regulasi, serta tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, tantangan Hardep bukan sekadar menjalankan roda organisasi, melainkan memastikan A-PPI memiliki program kerja yang nyata, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota.

Munas I A-PPI diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan organisasi sekaligus membangun komitmen bersama untuk menghadirkan kehidupan pers yang profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. (wsp.id/rel)