Hashim Ungkap Rencana Pemerintah Bagi-Bagi HP dan Rekening Digital untuk Warga Belum Punya Rekening

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank, sekaligus mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan meningkatkan penerimaan negara.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program tersebut dirancang agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan digital dan menerima bantuan pemerintah secara langsung melalui rekening masing-masing.

“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.

“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.

Digitalisasi Transaksi untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Menurut Hashim, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat atau masuk dalam gray economy. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target ini sejalan dengan potensi aktivitas ekonomi informal yang diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.

Melalui perluasan akses rekening dan penggunaan transaksi digital, pemerintah berharap semakin banyak aktivitas ekonomi yang tercatat secara formal. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan dan penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.

Kendati demikian, Hashim belum merinci jadwal pasti pelaksanaan program, jumlah HP yang akan dibagikan, maupun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. (Lip6)