Hasil Reses Dapil II DPRD Kota Medan; Syaiful Bahri: Warga Medan Utara Keluhkan Jalan Rusak hingga Bansos Tak Tepat Sasaran

MEDAN (Waspada.id): Persoalan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi aspirasi dominan warga dalam pelaksanaan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan.

Laporan Pelaksanaan Reses Dapil II disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Nasdem, Syaiful Bahri dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026 dari Daerah Pemilihan (Dapil) I hingga V, Senin (31/8).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra. Hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan, pimpinan OPD, serta anggota DPRD Kota Medan.

Dikatakan Syaiful Bahri, untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK), warga mengusulkan perbaikan, pengecoran dan pembetonan sejumlah jalan lingkungan yang rusak. Selain itu, masyarakat meminta pembangunan, perbaikan dan normalisasi drainase karena sejumlah kawasan masih rawan banjir.

Di Kecamatan Medan Marelan, antara lain warga mengusulkan perbaikan jalan dan drainase di Kelurahan Rengas Pulau, Terjun, Paya Pasir, Tanah Enam Ratus dan Labuhan Deli.

Sedangkan di Medan Labuhan, aspirasi mencakup perbaikan jalan dan drainase di Sei Mati, Martubung, Kelurahan Besar, Pekan Labuhan dan Tangkahan. Warga juga mengusulkan pembetonan sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Pancing III yang memiliki panjang sekitar 1 kilometer.

"Aspirasi serupa datang dari Medan Belawan, seperti pembetonan sejumlah ruas jalan di Belawan Sicanang dan Belawan I serta perbaikan drainase di sejumlah kawasan yang dinilai rawan genangan dan banjir," ucapnya.

Selain jalan dan drainase, warga meminta pembenahan penerangan jalan. Kepada Dinas Perhubungan, masyarakat mengusulkan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas di Martubung, Medan Labuhan, Marelan dan Belawan.

Sejumlah usulan bahkan menyebut kebutuhan lampu penerangan dalam jumlah tertentu, antara lain di Jalan Tuar Raya, Jalan Rawe, kawasan Martubung, Kelurahan Besar dan Jalan Chaidir di kawasan Nelayan Indah.

Pada sektor perumahan, warga mengusulkan pemasangan jaringan air bersih melalui pipanisasi di sejumlah kawasan Marelan. Selain itu, tercatat sejumlah warga yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni di Kelurahan Belawan Sicanang dan Belawan II.

Persoalan bantuan sosial juga menjadi salah satu aspirasi paling menonjol. Dikatakan Syaiful Bahri, warga meminta pendataan ulang penerima bantuan dan pembaruan data desil agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Sejumlah warga di Pekan Labuhan, Sei Mati, Marelan, Tangkahan dan Belawan menyampaikan keluhan karena belum pernah menerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan untuk lanjut usia.

"Ada warga yang mengaku masuk dalam desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya sehingga tidak memperoleh bantuan," ungkapnya.

Karena itu, masyarakat meminta Dinas Sosial melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala, terutama bagi kelompok lansia, penyandang disabilitas, balita dan warga miskin.

Di bidang kesehatan, masyarakat meminta peningkatan pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana medis di puskesmas dan posyandu di Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan.

Warga juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan yang menggunakan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka berharap kendala yang masih terjadi di rumah sakit pemerintah dapat segera dibenahi.

Sementara di bidang pendidikan, aspirasi yang dihimpun antara lain pendataan ulang penerima bantuan pendidikan serta penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP.

Masyarakat juga meminta sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diperluas dan pelayanan perubahan data pekerjaan pada dokumen kependudukan dipermudah. Di bidang lingkungan hidup, warga meminta pengadaan bak sampah, peningkatan pelayanan pengangkutan sampah serta penanaman pohon tahunan di sejumlah kawasan.

"Beragam aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan perhatian Pemko Medan dan OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah," pungkas Syaiful Bahri. (wsp.id)