Hasyim: Jangan Hambat Akses Jalan Dan Ibadah Umat Buddha di HM Said

MEDAN (Waspada.id): Penutupan Jalan HM Said di depan Mapolrestabes Medan selama lebih dari satu bulan menuai sorotan. Selain mengganggu mobilitas masyarakat dan arus lalu lintas, kebijakan tersebut juga menyulitkan umat Buddha yang hendak melaksanakan ibadah di Vihara Candi Buddha.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Hasyim SE, meminta Polrestabes Medan segera mengevaluasi kebijakan penutupan jalan tersebut dan membuka kembali akses bagi masyarakat, terutama ketika tidak ada kegiatan unjuk rasa.

Menurut Hasyim, jalan umum tidak seharusnya ditutup dalam waktu berkepanjangan hanya dengan alasan mengantisipasi kemungkinan terjadinya demonstrasi. Pengamanan memang diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

"Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan penutupan akses Jalan HM Said. Bukan hanya pengguna jalan yang terganggu, tetapi juga umat Buddha yang ingin beribadah di vihara yang berada tepat di depan Mapolrestabes Medan," ujar Hasyim kepada Sumut Pos, Jumat (6/11/2026).

Wakil rakyat dari Dapil Sumut 1 (Medan A) itu mengatakan, dirinya memahami langkah kepolisian dalam mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa di Mapolrestabes Medan. Namun, pembatasan akses seharusnya dilakukan secara situasional sesuai kebutuhan pengamanan.

Ia menilai, apabila demonstrasi sedang berlangsung, penutupan jalan dapat dimaklumi sebagai bagian dari pengamanan. Namun, ketika tidak ada kegiatan unjuk rasa, akses jalan semestinya kembali dibuka agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Hasyim mencontohkan pengamanan saat berlangsungnya aksi demonstrasi di DPRD Sumatera Utara. Akses Jalan Imam Bonjol memang ditutup sementara ketika aksi berlangsung, tetapi kembali dibuka setelah kegiatan selesai.

"Kalau ada aksi unjuk rasa, silakan dilakukan penutupan untuk kepentingan pengamanan. Tetapi ketika tidak ada aksi, jalan harus dibuka kembali. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dirugikan akibat penutupan tersebut," tegasnya.

Menurut Hasyim, Jalan HM Said merupakan fasilitas umum yang harus dapat diakses masyarakat. Terlebih, keberadaan Vihara Candi Buddha di kawasan tersebut membuat akses jalan itu berkaitan langsung dengan kepentingan umat dalam menjalankan ibadah.

Karena itu, Hasyim berharap Polda Sumatera Utara turut memberikan perhatian dan meminta Polrestabes Medan mencari solusi agar kepentingan pengamanan tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun kebebasan umat beragama menjalankan ibadah.

"Saya yakin Kapolrestabes Medan dapat mengambil langkah bijaksana dengan membuka kembali akses Jalan HM Said. Keamanan harus tetap terjaga, tetapi hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum dan beribadah juga harus diperhatikan," pungkasnya. (id142)