HMI UISU Soroti Krisis Kepemimpinan Prabowo-Gibran, MBG Dituntut Dievaluasi Total

MEDAN (Waspada.id): Belum tuntasnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menilai berbagai persoalan kebijakan tersebut mencerminkan perlunya evaluasi serius terhadap arah dan kepemimpinan pemerintahan

Kritik tersebut disampaikan belasan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (3/11). Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program MBG, bahkan meminta program tersebut dihentikan apabila tidak mampu dijalankan sesuai tujuan dan kepentingan masyarakat.

Dalam orasi yang dipimpin Koordinator Aksi Khairul Fahmi, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pelaksanaan MBG di lapangan. Menurut mereka, program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar semestinya dikelola secara serius, transparan, tepat sasaran, serta menjamin kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat.

Mahasiswa menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pencitraan keberhasilan program. Persoalan yang muncul di lapangan harus dijawab melalui evaluasi terbuka dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi kecaman, membakar ban bekas, serta meneriakkan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa merangsek ke pintu gerbang Gedung DPRD Sumut dan menggoyang pagar besi karena ingin bertemu langsung dengan pimpinan dewan.

Namun, keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tidak terpenuhi lantaran pimpinan maupun anggota dewan yang ingin ditemui tidak berada di tempat.

Meski sempat bersikeras meminta audiensi, setelah menyampaikan orasi dan seluruh tuntutannya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Aksi tersebut bukan pertama kalinya dilakukan HMI Komisariat UISU. Pada 20 Februari 2025, mahasiswa juga menggelar demonstrasi menolak efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai berpotensi mengganggu hak masyarakat memperoleh pendidikan.

Selanjutnya, pada 1 September 2025, mereka kembali turun ke jalan mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta mengecam tindakan kekerasan aparat terhadap warga sipil.Melalui aksi terbaru ini, HMI Komisariat UISU menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak semestinya hanya diukur dari besarnya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuan kepemimpinan menyelesaikan persoalan dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. (Wsp.id)