HRD Desak Pemerintah Beri Kepastian Hukum Tanah Bagi Warga Transmigrasi

JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud atau yang akrab disapa HRD, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat di kawasan transmigrasi. Hal ini khususnya menyangkut lahan yang masih bermasalah akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan HRD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (15/11).

Menurut HRD, persoalan ini harus segera diselesaikan agar masyarakat transmigran yang telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun tidak terus hidup dalam ketidakpastian hukum.

Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat transmigrasi, termasuk memastikan legalitas tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim dan mengelola tanah justru tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Negara harus hadir memberikan solusi dan melindungi hak-hak masyarakat," tegas politisi PKB asal Aceh tersebut.

Tiga Langkah Penting Penyelesaian Masalah

HRD menyampaikan ada tiga langkah penting yang perlu didorong untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi:

Pertama, menyelesaikan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan. Komisi V DPR RI mendorong koordinasi dan langkah konkret antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta lembaga terkait untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan penyelesaian status lahan yang bermasalah. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar, tempat tinggal, dan kehidupan ekonomi para transmigran.

Kedua, mempercepat pelaksanaan program Trans Tuntas. Program prioritas Kementerian Transmigrasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian legalitas tanah dan penerbitan sertifikat hak milik bagi para transmigran yang selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian atas tanah mereka.

"Program Trans Tuntas harus benar-benar memberikan hasil nyata. Jangan hanya menjadi program di atas kertas, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat hingga mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya," ujar HRD.

Ketiga, mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian agar regulasi yang ada lebih relevan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan regulasi ini penting untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, memberikan perlindungan terhadap aset masyarakat transmigrasi, serta mengatur optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan menyejahterakan warga.

HRD berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

"Yang paling penting masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Jangan sampai persoalan administrasi dan tumpang tindih kebijakan membuat hak hak mereka terus terabaikan," demikian anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud. (Id73)