HRD Menjaga Harapan dari Hulu Sungai: Ikhtiar Membangun Aceh Pascabencana Lewat Irigasi dan Pengendalian Banjir

“Bencana boleh merusak jalan kehidupan, tetapi harapan tidak boleh ikut hanyut. Di setiap tanggul yang dibangun, di setiap sungai yang dinormalisasi, tersimpan ikhtiar untuk menjaga masa depan masyarakat.”

Langit Aceh mungkin telah kembali cerah setelah banjir dan longsor yang menerjang pada November 2025. Namun bagi banyak warga, terutama para petani dan masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai, jejak bencana itu masih tersisa. Sawah yang sempat terendam, sungai yang semakin dangkal, serta ancaman banjir yang datang berulang menjadi kenyataan yang belum sepenuhnya usai.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, H. Ruslan M. Daud, yang akrab disapa HRD, memilih tidak menjadikan keluhan masyarakat sekadar catatan dalam agenda reses. Baginya, setiap aspirasi adalah amanah yang harus diperjuangkan hingga melahirkan solusi nyata.

Maka pada Kamis, 12 November 2026, langkah itu membawanya ke ruang kerja Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Di hadapan jajaran pejabat Direktorat Jenderal SDA, Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II tersebut membawa satu pesan penting dari tanah kelahirannya: Aceh membutuhkan percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Perjalanan advokasi itu sesungguhnya bermula dari kunjungan kerja yang dilakukan HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam pertemuan dengan masyarakat, masalah yang muncul ternyata hampir serupa. Banjir, pendangkalan sungai, minimnya perlindungan tebing sungai, hingga kebutuhan irigasi masih menjadi persoalan yang terus membayangi kehidupan warga.

Di Aceh Utara, salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan Irigasi Pirak Timu. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan air. Bagi para petani, irigasi bukan sekadar saluran air. Ia adalah jaminan keberlanjutan musim tanam, sumber penghidupan keluarga, sekaligus penopang ketahanan pangan daerah.

Karena itu, HRD mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran penyusunan dokumen AMDAL dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah awal menuju realisasi pembangunan.

Perhatian yang sama juga diarahkan ke Sungai Krueng Sawang. Sungai yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat itu membutuhkan pembangunan tanggul atau tebing sungai sepanjang sekitar 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung D.I. Jamuan. Selain melindungi kawasan sekitar dari ancaman abrasi dan luapan air, pembangunan tersebut juga diharapkan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, HRD turut memperjuangkan pembangunan ground sill guna memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang saat ini sedang dibangun. Dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp40 miliar dan dokumen perencanaan yang telah tersedia, proyek ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendung sekaligus mendukung sistem pengairan pertanian.

Namun ancaman tidak selalu datang dalam bentuk air yang meluap. Ada persoalan lain yang diam-diam terus membesar: sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Di Aceh Utara, Sungai Krueng Pirak membutuhkan normalisasi agar kapasitas aliran air kembali optimal. Sementara di Pidie Jaya, kondisi serupa terjadi pada Sungai Krueng Meureudu. Endapan sedimen yang terus menumpuk membuat risiko banjir semakin tinggi ketika musim penghujan tiba.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, persoalan itu bukan sekadar data teknis dalam dokumen perencanaan. Ia adalah ancaman yang nyata terhadap rumah, lahan pertanian, dan sumber mata pencaharian mereka.

“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.

Bagi mantan Bupati Bireuen itu, rehabilitasi pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Pemulihan harus melangkah lebih jauh dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari ancaman bencana di masa depan.

Karena itu, pembangunan irigasi, tanggul, bendung, hingga normalisasi sungai dipandang sebagai bagian penting dari proses rekonstruksi Aceh pascabanjir dan longsor. Dengan infrastruktur yang lebih kuat, masyarakat dapat menjalani aktivitas ekonomi dan pertanian dengan rasa aman yang lebih besar.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU menerima dan mencermati berbagai usulan yang diajukan. Beragam aspek teknis, kesiapan dokumen perencanaan, hingga tahapan penganggaran menjadi bagian dari pembahasan agar usulan tersebut dapat diproses melalui mekanisme pemerintah.

Sebagai anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, HRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap usulan hingga mendapat tindak lanjut konkret.

Baginya, perjuangan itu bukan semata tentang menghadirkan proyek pembangunan.

Di balik setiap tanggul yang dibangun, ada keluarga yang ingin hidup lebih tenang. Di balik setiap saluran irigasi yang mengalir, ada petani yang berharap panennya berhasil. Dan di balik setiap sungai yang dinormalisasi, ada harapan agar bencana tidak lagi menjadi cerita yang terus berulang.

“Pembangunan sejati bukan hanya membangun beton dan infrastruktur, tetapi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ketika sungai kembali terjaga, sawah kembali terairi, dan warga terbebas dari bayang-bayang banjir, di situlah pembangunan menemukan maknanya yang sesungguhnya.” (Maimun Asnawi, S.HI.,M.Kom.I/WASPADA.id).