Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Hubungan Sesama Jenis Eks Inspektorat Banda Aceh Tak Terbukti

Redaksi
Redaksi
Senin, 16 November 2026 - 9.18 PM WIB
Hubungan Sesama Jenis Eks Inspektorat Banda Aceh Tak Terbukti
Kajari Banda Aceh, Bobbi Sandri.
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

BANDA ACEH (Waspada.id): Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menyatakan dugaan tindak pidana hubungan seksual sesama jenis yang menjerat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 57, dan seorang mahasiswa berinisial AM, 22, belum terbukti secara hukum.

Jaksa penuntut umum (JPU) menilai alat bukti yang diperoleh belum mampu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Pasal tersebut mengatur perbuatan liwath atau hubungan seksual sesama jenis dengan unsur perbuatan tertentu.

Kepala Kejari (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri, mengatakan hasil penelitian berkas perkara tidak menemukan bukti otentik bahwa kedua tersangka melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

“Namun setelah dilakukan penelitian oleh JPU, kita tidak menemukan fakta otentik atau bukti keduanya melakukan liwath,” kata Bobbi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Banda Aceh, Senin (16/11/2026).

Bobbi menjelaskan, JPU telah meneliti berkas perkara, keterangan saksi, saksi ahli, hingga ahli hukum Islam. Jaksa juga melakukan pemeriksaan visum terhadap kedua tersangka.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, tidak ditemukan bukti tindakan memasukkan alat kelamin ke lubang dubur sebagaimana unsur yang diatur dalam Pasal 63 Qanun Jinayat.

“Dari hasil visum tidak terbukti. Namun mereka terbukti melakukan tindakan LGBT,” ujarnya.

Menurut Bobbi, perbuatan yang terungkap dalam perkara tersebut tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

“Dan ini tidak bisa kita pidana karena tidak diatur dalam Qanun Jinayat maupun KUHP. Di Qanun Jinayat hanya diatur tentang liwath untuk hubungan sesama jenis,” jelasnya.

Sebelumnya, JPU telah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik melalui petunjuk P-19. Dalam pengembalian tersebut, jaksa memberikan 17 petunjuk untuk melengkapi proses penyidikan.

Namun, setelah dilakukan penelitian dan koordinasi, persoalan utama dalam perkara tersebut dinilai bukan lagi sekadar kelengkapan administrasi, melainkan belum terpenuhinya unsur utama tindak pidana yang disangkakan.

Penyidik melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026 telah menyampaikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara maksimal. Meski demikian, JPU menilai unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat tetap belum dapat dipenuhi.

Atas dasar itu, JPU menyatakan tidak akan menerbitkan petunjuk ulang untuk persoalan yang sama apabila tidak ada kemungkinan pemenuhan unsur pidana melalui penambahan alat bukti. Adapun tindak lanjut penyidikan, termasuk kemungkinan penghentian perkara, tetap menjadi kewenangan penyidik.

Bobbi juga membantah adanya perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut karena FD pernah menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Kami tidak akan melindungi siapa pun karena jabatan atau kedudukannya. Namun, kami juga tidak akan memaksakan seseorang untuk dipidana apabila unsur tindak pidana dan dasar pembuktiannya tidak mencukupi,” tegasnya.

FD Diberhentikan Tidak Hormat sebagai PNS

Terpisah dari proses hukum pidana tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sanksi administratif itu diberikan setelah tim pemeriksa bentukan Pemko Banda Aceh menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan keputusan pemberhentian merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan internal yang dilakukan pemerintah daerah.

“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh, Jumat (13/11).

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh pertimbangan teknis.

Emila menyebut BKN telah menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 4 Oktober 2026.

“Terhitung pada 4 Oktober 2026, BKN menerbitkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang pemberhentian tidak dengan hormat FD sebagai PNS.(hd)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement