Hukum Perjanjian: Menjawab Tantangan Revolusi Digital


MEDAN (Waspada.id): Satu klik dapat mengikat seseorang pada puluhan klausul yang tidak pernah dibacanya. Persetujuan berlangsung dalam hitungan detik, tetapi sengketanya mungkin bertahun-tahun.
Ironi tersebut memperlihatkan persoalan mendasar hukum perjanjian modern: apakah kebebasan berkontrak masih mencerminkan kehendak yang setara ketika teknologi, modal, dan informasi dikuasai pihak tertentu?
Hal itu disampaikan Farid Wajdi, salah seorang penulis buku Hukum Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata, Syariah dan Transformasi Digital kepada wartawan di Medan, Sabtu (21/11/2026).
Pertanyaan itu, kata Farid, menjadi pintu masuk buku Hukum Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata, Syariah dan Transformasi Digital karya Farid Wajdi dan Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis. Diterbitkan Setara Press, Malang, tahun 2026, buku ber-ISBN 978-634-7099-45-7 ini hadir dalam format xvi + 214 halaman, berukuran 15,5 × 23 sentimeter.
Farid menyebut, kekuatan utama buku ini terletak pada keberaniannya membawa hukum kontrak keluar dari pembacaan administratif. Perjanjian bukan sekadar formulir, tanda tangan, atau kumpulan kewajiban. Hubungan kontraktual merupakan instrumen pendistribusian risiko, kekuasaan, keuntungan, dan tanggung jawab. Sebuah kontrak dapat memenuhi persyaratan formal, tetapi tetap menyimpan ketimpangan melalui klausula sepihak, informasi tersembunyi, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang memberatkan pihak lemah.
Melalui pendekatan tersebut, penulis menguji batas doktrin kebebasan berkontrak. Otonomi kehendak memang penting, namun tidak dapat dilepaskan dari kecakapan, persetujuan yang bermakna, itikad baik, dan kepatutan. Kekuatan mengikat perjanjian justru memperoleh legitimasi sosial ketika pelaksanaannya menjaga keseimbangan, bukan sekadar memenangkan pihak dengan sumber daya terbesar.
Analisis menjadi lebih kaya melalui dialog antara hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Tradisi perdata menyediakan konstruksi perikatan, prestasi, wanprestasi, pembuktian, dan pemulihan. Perspektif akad menghadirkan amanah, kerelaan, keadilan, serta kemaslahatan; sekaligus memberikan batas terhadap riba, gharar, dan maysir. Pertemuan tersebut menawarkan ukuran ganda: kontrak harus sah secara hukum dan layak secara etis.
Buku ini disusun dalam tujuh bab yang bergerak sistematis dari filsafat, terminologi, sumber hukum, dan asas perjanjian menuju perancangan kontrak, praktik bisnis, akad keuangan syariah, pelaksanaan kewajiban, berakhirnya hubungan kontraktual, hingga penyelesaian sengketa. Pembahasan renegosiasi, keadaan memaksa, kerugian, dan manajemen risiko menjadikannya dekat dengan persoalan pekerjaan notaris, advokat, regulator, serta pelaku usaha.
Bagian paling aktual menelaah kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, perdagangan melalui marketplace, fintech syariah, blockchain, smart contract, aset digital, dan kecerdasan buatan. Inovasi memungkinkan transaksi lebih cepat dan luas, tetapi otomatisasi bukan jaminan keadilan. Ketika algoritma menjalankan klausul tanpa ruang klarifikasi, pertanyaan tentang kesalahan, pertanggungjawaban, keamanan data, dan akses pemulihan justru semakin mendesak.
Di Indonesia, pertanyaan tersebut semakin penting ketika transaksi pribadi, layanan keuangan, dan perdagangan digital berlangsung melalui kontrak standar. Buku ini mengingatkan pembaca untuk melihat hubungan antara teks perjanjian dan kenyataan sosial: siapa menyusun ketentuan, siapa memahami risikonya, serta siapa menanggung akibat ketika janji gagal dipenuhi.
Di sinilah relevansi buku terasa kuat. Alih-alih menganggap teknologi sebagai pengganti pertimbangan hukum, penulis menempatkannya sebagai ujian bagi prinsip klasik. Kemajuan memerlukan aturan yang adaptif tanpa mengorbankan perlindungan manusia. Efisiensi layak dirayakan hanya apabila tidak dibayar dengan hilangnya kesempatan memahami, menawar, atau mempertahankan hak.
Bagi mahasiswa, buku ini menghubungkan teori dengan persoalan mutakhir. Bagi akademisi dan praktisi, pembahasannya menyediakan peta analisis untuk merancang serta menilai kontrak secara lebih cermat. Bagi dunia usaha, pesannya sederhana tetapi menentukan: kepastian transaksi tidak cukup dibangun melalui klausul ketat; kepercayaan bertahan melalui kesepakatan yang adil.
Hukum Perjanjian bukan hanya bacaan tentang cara mengikat janji. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan siapa yang dilindungi oleh janji tersebut, bagaimana risiko dibagi, dan apakah kemajuan digital benar-benar menghadirkan keadilan bagi semua pihak, demikian Farid Wajdi.(id96)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda