Hutan Batangtoru Lindungi KitaHutan Batangtoru Lindungi Kita

"Hutan Batangtoru atau ekosistem Batangtoru memiliki luas sekitar 250 ribu hektare, terbentang mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, sampai Tapanuli Utara. Memiliki tutupan hutan sekitar 140 ribu hektare . terbagi atas Blok Timur, Blok Barat, Blok Sibual-buali"
Memiliki keragaman hayati (Biodiversiti). Hutan Batangtoru secara alami menyerap Carbondioksida (CO2) dari udara dan memberikan udara sehat (oksigen) bagi manusia. Sehingga udara terlepas dari polusi. Hutan Batangtoru atau disebut juga Harangan Tapanuli menjadi sumber air yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia.
Ekosistem Batangtoru memiliki keragaman hayati berupa flora dan fauna. Paling utama adalah Orangutan Tapanuli yang memiliki ciri khas tersendiri, tetapi satu nenek moyang dengan Orangutan Sumatera dan Kalimantan.
Primata ini hanya hidup dan ada di Ekosistem Batangtoru. Pascabencana akhir 2005 kemarin, Hutan Batangtoru mengalami kerusakan sekitar 10 ribu hektare dan mengurangi populasi Orangutan Tapanuli yang jumlahnya sebelum ini disebut-sebut sekitar 800 ekor. Dan sekarang ini banyak pihak yang peduli terhadap kerusakan Biodiversiti Hutan Batangtoru.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendorong agar hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai Bentang Alam Batang Toru dapat segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan nyata untuk memperkuat pemulihan pascabencana, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Bentang Alam Batang Toru dan Pengembangan Pascabanjir Besar 2025, yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara bersama Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA Universitas Indonesia (UI), di Hotel Santika Dyandra Premier Medan, Selasa (11/8/2026).
Bupati Gus Irawan mengatakan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025 memberikan dampak yang sangat besar bagi Tapanuli Selatan, khususnya kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Toru, Sungai Garoga dan sejumlah sungai lainnya.
Menurutnya, bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut menyebabkan 95 orang meninggal dunia serta merusak lebih dari 3.000 hektare lahan persawahan. Selain sawah, sejumlah lahan perkebunan dan permukiman masyarakat juga terdampak.
“Bencana ini membuat sungai-sungai Batang Toru dan Garoga membentuk aliran baru yang di beberapa wilayah melintasi desa maupun perkebunan masyarakat. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan mengalami kerusakan karena terendam dalam waktu cukup lama,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Tapsel. Sekitar 44 persen struktur ekonomi daerah berasal dari sektor pertanian, sementara ribuan hektare lahan pertanian mengalami kerusakan akibat bencana.
Karena itu, Gus Irawan menyambut baik penelitian multidisiplin yang dilakukan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI), Universitas Nasional (UNAS), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan lainnya. Menurutnya, hasil kajian tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah pemulihan dan pembangunan ke depan.
“Kami berharap dari riset dan diskusi ini ada rekomendasi kepada kami di Tapanuli Selatan, bagaimana menjaga alam dan ekosistem Batang Toru. Kami tidak akan mampu melakukannya sendiri, apalagi kewenangannya tidak seluruhnya berada di pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya perhatian nasional maupun internasional terhadap ekosistem Batang Toru. Menurutnya, perhatian tersebut harus diwujudkan dalam bentuk dukungan dan aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Gus Irawan juga mendorong agar potensi carbon credit dan berbagai skema ekonomi berbasis lingkungan dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Menurutnya, upaya konservasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun yang kita lakukan, pertanyaan mendasarnya adalah manfaat apa yang bisa dirasakan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu mutlak. Kalau masyarakat tidak merasakan manfaatnya, kita akan berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengatakan Bentang Alam Batang Toru merupakan kawasan yang sangat penting, bukan hanya bagi Tapanuli Selatan, tetapi juga bagi Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi orangutan Tapanuli yang memiliki nilai konservasi sangat tinggi. Berdasarkan hasil survei BBKSDA bersama mitra, populasi orangutan Tapanuli mengalami penurunan, meskipun tingkat penurunannya relatif lebih kecil dibandingkan populasi orangutan Sumatera maupun Kalimantan.

Menurutnya, hasil penelitian para pakar sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan setelah bencana juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai penyebab, dampak dan langkah penanganan yang diperlukan.
Novita mengatakan, BBKSDA Sumatera Utara sejak terjadinya bencana telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengumpulan data lapangan, termasuk menggunakan teknologi drone untuk memetakan dampak bencana.
Ia menegaskan, konservasi tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan.
Novita juga berharap hasil diseminasi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dilanjutkan dengan rencana aksi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Prof. Jatna Supriatna dari I-SER FMIPA UI dalam paparannya menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani persoalan Bentang Alam Batang Toru.
Ia menyebut karakteristik geografis Batang Toru memiliki tingkat kemiringan dan kerawanan yang tinggi sehingga pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi geologi dan karakteristik bentang alam.
Menurutnya, curah hujan ekstrem pada November 2025 menjadi salah satu faktor yang memperbesar dampak bencana. Kondisi topografi yang terjal, karakteristik geologi serta material vulkanik di kawasan tersebut turut memengaruhi tingginya potensi erosi dan longsor. Sukri Falah Harahap/WASPADA.id
























Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda