IKALABAYA Semprot Bupati dan Wabup Labuhanbatu Absen Acara Santunan Anak Yatim

RANTAUPRAPAT (Waspada.id) : Suksesnya gelaran bakti sosial santunan anak yatim bertajuk "Ikhlas Berbagi, Indahnya Peduli" yang diinisiasi DPP Yayasan Ikatan Keluarga Labuhanbatu Raya (IKALABAYA) Indonesia bersinergi dengan DPW Sumut dan DPC Labuhanbatu, di Gedung Nasional Rantauprapat, Minggu (8/11/2026), menyisakan catatan kelam bagi jalannya roda kepemimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dinilai acuh tak acuh serta tidak mendukung kegiatan sosial yang digagas oleh masyarakat perantau asal daerahnya sendiri.

Di balik kemeriahan dan kelancaran acara tersebut, sentilan tajam mengemuka akibat absennya Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, dan Wakil Bupati, Jamri. Keduanya tak kunjung menampakkan diri maupun mengirimkan utusan hingga seluruh rangkaian acara berakhir.

Sikap dingin dari pimpinan daerah ini menyedot perhatian publik, terlebih sosok Bupati Maya Hasmita yang tidak lepas dari sorotan dinamika politik daerah. Maya merupakan istri dari mantan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga, yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Januari 2024 terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan.

Sebagai informasi, pada putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2026, permohonan PK Erik Adtrada memang dikabulkan dengan membatalkan putusan PT Medan. Namun, MA menetapkan hukuman pidana penjara tetap 4 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sisa sebesar Rp368,2 juta (setelah memperhitungkan penyitaan KPK sebesar Rp1,33 miliar) subsider 2 tahun penjara, disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Di tengah bayang-bayang rekam jejak kepemimpinan daerah tersebut, kekecewaan mendalam diluapkan oleh Ketua DPP IKALABAYA Indonesia, Efendi Baharudin. Ia menyayangkan ketidakhadiran bupati maupun wakil bupati, padahal panitia telah menyiapkan panggung penghormatan khusus bagi pimpinan daerah untuk memberikan kata sambutan.

"Rencana memberikan kata sambutan kepada Bupati adalah bentuk penghormatan kami kepada kepala daerah. Ketika dikonfirmasi, Wakil Bupati berjanji akan datang, tetapi sampai acara selesai, baik Bupati maupun Wakilnya tidak hadir," tegas Efendi.

Hal senada menjadi sorotan tajam dari tokoh masyarakat Labuhanbatu, Rustam Hasibuan, yang mempertanyakan komitmen dan rasa kepedulian kepemimpinan daerah terhadap kegiatan sosial keagamaan warga. Efendi membandingkan respons Pemkab yang berbanding terbalik dengan respons jajaran instansi penegak hukum dan militer.

"Kami mengundang Dandim dan direspon dengan pengiriman karangan bunga (flower board). Begitu pula Kapolres yang merespon cepat dengan mengutus AKP Eko untuk hadir. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pemkab. Dua pimpinan di Labuhanbatu ini tidak hadir dan tak pula mengutus perwakilannya. Hingga acara selesai, tak satupun utusan Pemkab hadir mendukung kegiatan sosial skala nasional ini," ungkap Efendi gusar.

Ia menambahkan, sikap acuh jajaran Pemkab Labuhanbatu menjadi catatan tersendiri bagi seluruh pengurus Yayasan IKALABAYA Indonesia. Kendati demikian, ia memastikan agenda kemanusiaan tidak akan pernah terhenti hanya karena minimnya apresiasi pejabat daerah.

"Perlu diketahui bahwa acara santunan ini kami laksanakan bukan untuk siapa-siapa. Dihadiri atau tidak dihadiri para undangan para pejabat, the show must go on," tegasnya.

Kritik tak kalah pedas diletupkan oleh Ketua Dewan Pengawas DPP IKALABAYA Indonesia, Azwar Iwan. Ia menilai Pemkab Labuhanbatu telah melukai nilai-nilai empati publik dengan mengabaikan santunan anak yatim penerima manfaat dari berbagai lintas agama dan golongan tersebut.

"Meskipun undangan resmi telah kami sampaikan, tak satupun utusan Pemkab datang menyampaikan pesan Bupati atau Wakil Bupati. Sepertinya Pemkab ini tak peduli dengan kegiatan yang dilaksanakan masyarakatnya," cetus Iwan.

Iwan menyadari bahwa jajaran birokrasi dan pimpinan daerah memiliki kesibukan agenda tersendiri. Namun, mengabaikan total kegiatan kepedulian anak yatim tanpa mengirimkan perwakilan sama sekali mencerminkan lemahnya kepekaan sosial pemerintah.

"Menurut kami, kegiatan kepedulian terhadap anak yatim seharusnya mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. Sebab, kepedulian sosial bukan hanya tentang bantuan materi, tetapi juga tentang kehadiran, perhatian, dan dukungan moral," ucapnya.

Iwan berharap kekecewaan ini menjadi wacana introspeksi serius bagi Pemkab Labuhanbatu agar nilai kepedulian tidak sekadar menjadi slogan politik. Ia menegaskan bahwa IKALABAYA akan terus konsisten bergerak di jalur kemanusiaan tanpa tergantung pada ada atau tidaknya kepedulian pemerintah daerah.

"Kekecewaan ini bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai bahan introspeksi agar kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim, tidak hanya menjadi slogan manis di bibir, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata. Ada atau tanpa Pemkab Labuhanbatu, IKALABAYA tidak peduli dan akan tetap menjalankan program bakti sosial ini," tutup Iwan. (id89)