Ini Sejumlah Catatan Kritis Anggota DPR RI Fraksi PKS Terkait Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA (Waspada.id): Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.

Mardani menegaskan, PKS mengambil posisi kritis, konstruktif, dan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian maupun kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani saat jadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia juga mengingatkan agar penilaian terhadap pemerintahan tidak terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yakni lingkungan yang hanya menyuarakan pandangan positif atau sebaliknya terus-menerus menyampaikan kritik negatif.

Menurut Mardani, perbedaan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo harus disikapi secara proporsional dengan memperhatikan metode penelitian masing-masing lembaga.

Ketahanan Pangan Membaik, Harga di Tingkat Konsumen Masih Tinggi

Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.

Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi beras dan mengendalikan harga pupuk menjadi kabar baik bagi petani. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Ia menilai persoalan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga harus mencakup kecukupan protein hewani, sayuran, dan sumber gizi lainnya.

“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.

Mardani juga menyoroti keterbatasan peran Badan Urusan Logistik, (Perum BULOG) dalam menyerap dan menguasai cadangan beras nasional. Ia menyebut porsi cadangan yang dikuasai Bulog masih sekitar 14–15 persen, sementara sebagian besar berada di tangan swasta.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kebijakan pemerintah dalam menjaga harga di tingkat petani belum sepenuhnya berdampak pada harga yang dibayar masyarakat.

Ia menyinggung tingginya harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram.

Karena itu, Mardani mengusulkan agar peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok diperkuat, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani.

“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” katanya.

Selain pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya terus menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.

Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Ia turut menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang menurutnya menambah beban fiskal daerah ketika ruang anggaran semakin terbatas.

Menurut Mardani, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan mengacu pada semangat otonomi daerah.

Mardani menilai desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus disertai dukungan anggaran yang adil. “NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.

Program MBG

Mardani mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang baik dan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, pengawasan, serta kesediaan pemerintah menerima kritik dan masukan dari masyarakat.

Menurutnya, program berskala besar harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap program strategis membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Ingatkan Risiko Tata Kelola Danantara

Dalam bidang ekonomi, Mardani menyoroti langkah pemerintah memperbesar peran negara sebagai aktor utama pembangunan, termasuk melalui pembentukan Danantara dan berbagai instrumen investasi negara.

Ia menilai keterlibatan negara dalam perekonomian bukan sesuatu yang keliru. Sejumlah negara lain juga menjalankan kebijakan serupa untuk memperkuat posisi negara dalam mengelola aset dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurutnya, niat baik pemerintah harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola yang profesional, serta mekanisme pengawasan yang kuat.

Mardani mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, pengelolaan aset negara berisiko menyimpang dari tujuan awal dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan kerugian negara dan potensi tindak pidana korupsi ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat

.

“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya.

Catatan terakhir Mardani berkaitan dengan sektor pendidikan. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, tetapi menilai kesejahteraan guru harus menjadi prioritas yang lebih besar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan perangkat teknologi pendidikan tidak akan optimal jika tidak diimbangi peningkatan kesejahteraan serta kapasitas tenaga pendidik.

Ia menilai guru memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, Mardani meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan gaji guru, sekaligus mendorong pengembangan kompetensi mereka.

“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” katanya.

Mardani berharap pemerintah dapat memasukkan peningkatan gaji guru sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan anggaran mendatang, termasuk pada APBN 2028.

Ia mencontohkan kebijakan peningkatan gaji guru di Singapura sebagai salah satu gambaran pentingnya perhatian negara terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Menutup pernyataannya, Mardani menegaskan bahwa PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo dengan pendekatan kritis dan konstruktif.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, masukan yang disampaikan secara objektif diperlukan agar kebijakan negara semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mulai Menunjukkan Perubahan

Sementara itu pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan perubahan, terutama dari sisi perumusan kebijakan yang dinilai semakin partisipatif dan terbuka terhadap masukan publik.

Menurut Trubus, pada awal pemerintahan, sejumlah kebijakan sempat menuai kritik karena dianggap terlalu elitis, bersifat top-down, dan kurang melibatkan masyarakat. Namun, memasuki tahun kedua, ia melihat adanya perubahan pendekatan menuju proses yang lebih dialogis melalui konsultasi publik dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Sekarang sudah mulai ada dialog, konsultasi publik, dan interaksi timbal balik yang lebih baik sehingga kebijakan tidak hanya berjalan satu arah,” ujarnya.

Trubus menilai perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga menyinggung tingkat kepuasan publik yang disebutnya berada di atas 65 persen.

Di bidang ekonomi, Trubus menyoroti pertumbuhan ekonomi yang disebut berada di kisaran 5,6 persen. Meski demikian, ia mengakui terdapat kritik mengenai daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya membaik di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurutnya, program bantuan sosial (bansos) masih berperan dalam menopang kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengapresiasi penerapan digitalisasi dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Trubus menilai pemutakhiran data dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Trubus menyoroti program MBG yang pada awal pelaksanaannya menuai beragam kritik, mulai dari persoalan anggaran hingga pengawasan dan evaluasi.

Namun, berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, ia menilai program tersebut memiliki manfaat, terutama bagi anak-anak sekolah di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pemenuhan kebutuhan gizi.

Meski demikian, Trubus mengingatkan masih terdapat sekolah yang belum menerima program tersebut, termasuk sejumlah sekolah swasta dan sekolah yang dikelola pesantren.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan pemerataan pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Trubus juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, aspek utama yang harus diperhatikan adalah efektivitas pelaksanaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. (id89)